Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta telah berupaya merubah kawasan yang dulunya sebagai lokasi prostitusi menjadi Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Kawasan tersebut adalah Kalijodo, Jakarta Barat. Perubahan tersebut pertama kali digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Setelah meratakan kawasan tersebut, dan membangun taman dengan menggunakan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT Sinarmas ternyata masalah tak kunjung hilang. Satu persatu datang dan berganti menghantui kawasan yang telah dilengkapi dengan skate park itu.

Pertama adalah menjamurnya, juru parkir liar menyebar dari Jalan Kepanduan II Tambora hingga ke kawasan Pejagalan, Jakarta Utara. Mereka berpakaian seperti warga pada umumnya. Sebagian besar dari mereka juga mengenakan rompi bertuliskan 'Dishub DKI Jakarta' atau Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mereka memajak pengunjung dengan biaya parkir Rp 5.000 untuk satu motor.

Kemudian, muncul aksi premanisme setelah melihat ramainya kawasan Kalijodo. Mereka tidak hanya meminta sejumlah uang kepada para pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraan, namun juga kepada para Pedagang Kaki Kima (PKL). Tiga dari 70 pedagang kaki lima ini mengeluhkan pungutan liar sebesar Rp 10 ribu per lapak setiap hari, sehingga para pedagang harus menyetorkan kepada preman itu sebesar Rp 700 ribu selama sesi bazar.

Mendapatkan laporan seperti itu, Pemprov DKI Jakarta langsung menurunkan jajarannya untuk melakukan penertiban. Petugas gabungan Dishub dan Satpol PP sempat menyisir kawasan RPTRA Kalijodoh terhadap para preman juru parkir dan PKL untuk kenyamanan para pengunjung Kalijodoh, Selasa (25/04).

Kini area parkiran yang semula ditangani para preman yang konon masih merupakan orang-orang lama eks-Kalijodo. Harga yang dipatok oleh preman untuk kendaraan bermotor 3 ribu - 5 ribu, sekarang sudah menggunakan mesin karcis dengan harga maksimal 2 ribu.

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sempat membanjiri area RPTRA Kalijodo sekarang sudah tidak terlihat lagi, digantikan dengan pendirian kantin, kantin tersebut digunakan para PKL yang sebelumnya berdagang di kawasan Kalijodo.

"Tadinya saya jualan pake gerobak, sekarang udah dibangun kantin jadi saya jualan disini sekarang" ungkap Fatimah salah satu pedagang di Kantin Pujasera UKM di Kalijodoh

Fatimah pun mengaku bahwa pembayaran untuk setiap stand masih gratis, karna masih dalam masa percobaan, "satu bulan ini masih gratis, mungkin nanti setelah lebaran akan ada wawancara lagi," ungkap fatimah.

Terakhir, kembali berdirinya bangunan liar di kolong Tol Kalijodo. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jupan Royter Tampubolon mengatakan, pihaknya akan melakukan tindak persuasif terlebih dahulu kepada warga.

Dia mengungkapkan, meskipun di bulan suci Ramadan pihaknya akan menindak tegas warga yang sengaja membuat bangunan kembali di kolong Tol Kalijodo.

"Oh kita harus tetap tegas meskipun bulan suci Ramadan seperti ini, karena jelas mereka melanggar, menyalahi aturan, tapi kita pakai cara persuasif dulu terhadap mereka," katanya di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).

Jupan mengharapkan, warga yang ada di kolong Tol Kalijodo segera membongkar bangunannya sendiri. Sebelum pihaknya mengeksekusi. Dia mengingatkan, waktu tahap persuasif yang diberikan Satpol PP dalam menertibkan bangunan tersebut tidak lama.

"Tidak lama, maka dari itu kita harap mereka sadar untuk meninggalkan lokasi tersebut karena menyalahi aturan. Jika mereka memang tidak mengindahkan perbuatan kita ya dengan terpaksa kita bongkar secara paksa," tutupnya.