Jokowi: Tanyakan ke DPRD kenapa tarif angkutan belum naik?

Merdeka.com - Keputusan kenaikan tarif angkutan umum pasca kenaikan harga BBM untuk DKI Jakarta ada di tangan DPRD. Besaran kenaikan tarif juga sudah diserahkan ke DPRD.

"Saya sudah ajukan itu sejak lama. Tanyakan pada DPRD kenapa belum ditetapkan," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (8/7).

Politikus PDIP ini mengakui korban kenaikan harga BBM adalah para sopir dan pengusaha angkutan. Sehingga perlu adanya penyesuaian dengan menaikkan tarif angkutan umum.

"Mereka korban kenaikan harga BBM. Kita sudah fasilitasi. Saya harap DPR segera putuskan tarif," katanya.

Hari ini, puluhan sopir mendatangi Gedung DPRD DKI. Mereka menuntut kepastian kenaikan tarif angkutan umum.

"Kita tiap hari ribut sama penumpang. Kita minta hari ini Jokowi Ahok dan DPRD menetapkan kenaikan," kata Nazarudin, pengawas trayek mikrolet jalur 12 jurusan Pasar Senen-Kota, di DPRD Jakarta.

"Kita naikin tarif diancam tilang segala. Belum ribut sama penumpang. Kita pasrah saja kalo dikasih tambahan Rp 500 makasih. Kalo engga ya ngelus dada," katanya.

Bila tidak dinaikkan, para sopir ini mengaku merugi hingga Rp 80 ribu per hari. "Kita sudah rugi dari awal. Tiap hari sektor ini rugi ratusan juta. Untuk mikrolet jalur 12 sekarang ada 500 kendaraan kalikan Rp 80 ribu itu rugi sehari. Belum jalur lain," keluhnya.

Ia dan puluhan sopir menunggu kepastian penetapan tarif. "Pokoknya hari ini harus putus. Kita butuh kepastian. Kita mau ikut aturan bukan cari masalah. Terserah pemerintah mau naikin berapa," katanya.

Pada 25 Juni lalu, Jokowi sudah mengusulkan kenaikan tarif bus kecil dari Rp 2.500 menjadi Rp 3.000, bus sedang dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000 dan bus reguler dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000.

Usulan itu sudah diserahkan ke DPRD. Namun, usulan itu belum disetujui oleh DPRD. Sebelum menyetujui kenaikan tarif angkutan umum, DPRD meminta agar pemerintah memperbaiki pelayanan angkutan umum.