Jokowi: Lelang jabatan bentuk keterbukaan ke publik

Reporter : Nurul Julaikah | Senin, 17 Desember 2012 14:11




Jokowi: Lelang jabatan bentuk keterbukaan ke publik
Jokowi Pelantikan. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui sistem lelang jabatan dalam mengangkat setiap jajaran pejabat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada 2013, merupakan hal yang tak lazim.

Menurutnya, sistem lelang jabatan itu merupakan salah satu bentuk keterbukaan ke masyarakat soal pemilihan pejabat yang ada di lingkungan Pemprov DKI.

"Ya itu keterbukaan saja, tapi ya apa itu banyak cara yang ingin kita lakukan, yang kita lakukan ini banyak cara-cara yang tidak lazim, memang kalau keperluan publiknya begitu ya memang harus seperti itu ya memang harus dilakukan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/12).

Namun demikian, Jokowi menyatakan, sistem lelang jabatan belum pasti akan diterapkan. Sebab, sistem tersebut merupakan ide baru yang harus dikaji terlebih dahulu.

"Biasanya kita itu begini loh menimpalkan sesuatu ya kan, nanti inputnya apa, masukannya apa, baru nanti diberikan kebijakan-kebijakannya tidak langsung top down gitu kan kita enggak pernah kan," jelasnya.

Jokowi lantas mencontohkan kebijakan ganjil genap. Sistem itu sengaja dilemparkan terlebih dahulu ke masyarakat, baru kemudian dikaji sehingga dapat diambil keputusan digunakan atau tidak.

"Ya kayak genap ganjil itu dilemparkan dulu ke masyarakat, proses kajiannya berjalan, proses akademisnya berjalan, jadi kebijakannya dapat diambil," terangnya.

Jika sistem lelang jabatan jadi digunakan, Jokowi memastikan akan ada panitia yang menangganinya. Sementara soal peraturan, pihaknya akan membuatnya seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang tidak melanggar aturan.

Namun demikian, Jokowi kembali menegaskan sistem itu masih sebatas rencana dan belum pasti akan digunakan.

"Ya ada (panitia lelang), tapi kan itu masih rencana bukan berarti pasti," tandasnya.

Sistem lelang jabatan itu sejenis fit and proper test di mana setiap pegawai akan dilihat rekam jejak dan visi misinya.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lelang jabatan ini diusulkan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo.

Karena itu, Pemprov DKI akan menerapkan sistem tersebut berdasarkan surat edaran dari Kemen PAN dan RB. "Ya itu ada surat edarannya dari Menpan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta.

[dan]
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# Jokowi Ahok

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Warga ngamuk, gereja di Inggris jual alkohol mirip diskotek
  • Ini pembelaan lengkap Menteri Tedjo soal ucapan 'rakyat tak jelas'
  • Kemenhub dinilai simpan segudang masalah
  • Bikin fans gigit jari, HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 ditunda
  • Adhie Massardi sebut 'rakyat tak jelas' dulu dukung Jokowi
  • Manis, suami Inul pernah beri motor untuk selingkuhannya
  • Ini alasan pemerintah ulur waktu renegosiasi kontrak Freeport
  • Kompolnas kesal dikambinghitamkan Jokowi soal Budi Gunawan
  • Elpiji mahal, Hartanto manfaatkan minyak jelantah untuk bahan bakar
  • Butuh modal pacaran, pemuda ini nekat curi sepeda
  • SHOW MORE