Jokowi: Biaya pelantikan gubernur DKI terlalu tinggi

Merdeka.com - Cagub DKI, Joko Widodo (Jokowi) menilai biaya pelantikan gubernur DKI terlalu tinggi. Sebagaimana diberitakan di media, dana sebesar Rp 822 juta telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk acara pelantikan gubernur terpilih, 7 Oktober mendatang.

Menurut rencana, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk menjamu tamu undangan yang berjumlah 2.000 orang, serta petugas keamanan yang jumlahnya mencapai 500 orang.

"Yang sederhana saja. Dipakai sepertiganya atau setengahnya saja cukup," ujar Jokowi kepada merdeka.com di Balai kota Solo, Selasa 25/9.

Menurut Jokowi biaya pelantikan sebesar itu terlalu tinggi. Jokowi menegaskan hal-hal seremonial yang tidak perlu, bisa diabaikan.

"Yang seremonial-seremonial bisa nomor tiga atau nomor empatlah," lanjutnya.

Jokowi menyarankan agar biaya pelantikan sebesar itu digunakan seminim dan sesederhana mungkin. Meski tidak setuju dengan biaya pelantikan sebesar itu, Jokowi mengaku tidak bisa menolaknya.

"Ya terserah, saya enggak tau, bukan urusan saya," pungkasnya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melansir alokasi anggaran pelantikan Gubernur DKI Jakarta beserta belanja meubel. Untuk pelantikan, dialokasikan dana sebesar Rp 822.445.000. Angka tersebut dianggap mewah untuk sebuah acara seremonial saja.

"Alokasi anggaran sebesar Rp 822 juta ini sebetulnya terlalu mewah untuk acara pelantikan yang berbentuk kegiatan atau acara seremonial," kata Koordinator FITRA, Uchok Sky Khadafi dalam rilis yang diterima merdeka.com, Minggu (23/9).

Uchok mengatakan, kemewahan lain yang kemungkinan disiapkan untuk pelantikan Gubernur DKI Jakarta adalah pengadaan meubelair untuk ruang sidang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,7 miliar. Ada juga pengadaan meubelair gedung DPRD DKI Jakarta dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25, 8 miliar.

"Jadi, total untuk belanja meubelair pada tahun 2012 ini sebesar Rp 29,5 miliar," ujarnya.