Jimly nilai rencana pelengseran Ahok tidak sehat
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie angkat bicara soal wacana pemakzulan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta oleh DPRD DKI. Dia mengaku belum mengetahui secara rinci soal aturan Pemda terkait pemakzulan terhadap gubernur bila berlandaskan etika.
"Kalau di undang-undangnya saya tidak tahu, ada enggak ya untuk Pemda. Kalau Presiden ada, perbuatan tercela. Kalau Pemda mungkin ada juga, dan kalau bertentangan dengan Tap MPR sudah jelas, tapi Tap MPR kan ketinggian, jadi harus dijabarkan di undang-undang kita," kata Jimly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).
Jimly menilai wacana pemakzulan Ahok oleh DPRD DKI melalui hak angket tidak baik.
"Tidak baik kalau kita membuat, melegitimasi, membenarkan adanya pemberhentian di tengah jalan. Karena kita demokrasinya sedang tumbuh, tidak baik itu," kata Jimly.
Tak cuma itu, Jimly juga menilai tidak sehat jika seorang gubernur diberhentikan cuma karena memiliki suara minoritas di parlemen.
"Tidak sehat kita kalau memberi pembenaran bahwa pemerintah itu bisa diberhentikan hanya gara-gara minoritas suara di DPRD. Maka sebaiknya jangan. Tapi dia (Ahok) harus memperbaiki diri," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Timnas AMIN Ingatkan Jokowi Ambil Cuti jika Ikut Kampanye: Harus Jelas Kegiatan Politik dan Melayani Publik
Timnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaBeda dengan Jokowi, Anies Pilih Bangun Jalur Kereta Ketimbang Jalan Tol, Ini Hitung-Hitungannya
Salah satunya, menghidupkan kembali atau reaktivasi jalur kereta di Sumbar
Baca SelengkapnyaJokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Tapi Istana Wapres Baru Mau Dibangun
Jokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Tapi Istana Wapres Baru Mau Dibangun
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya