Jika Jakarta Lockdown, Seberapa Kuat Anggarannya?

Merdeka.com - DKI Jakarta tengah mengkaji ada tidaknya bantuan sosial bagi warga jika PPKM Mikro skala darurat diberlakukan. Pagi ini, Pemprov DKI akan kembali menggelar rapat bersama pemerintah pusat untuk menentukan status pembatasan di ibu kota.

"Pokoknya akan ada kebijakan baru yang akan diambil. Tidak bijak kalau menyampaikan mendahului nanti apa yang akan disampaikan oleh pak Menko," ucap Riza di Balai Kota, Selasa (29/6) malam.

Berkaca pada PPKM skala besar saat awal pandemi di Indonesia, Maret 2020, pemerintah mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos). Termasuk Pemprov DKI menyalurkan sekitar 2,4 juta Bansos. Beban jumlah penerima manfaat ini, kemudian dibagi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat.

Distribusi Bansos memerlukan biaya fantastis, di satu sisi keuangan DKI Jakarta masih belum cukup untuk menopang kebutuhan warga terdampak jika PPKM darurat diberlakukan.

Menanggapi hal itu, Riza menyampaikan pembahasan anggaran untuk jaring sosial akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah pusat.

"Keuangan, sama-sama kita atasi dengan pemerintah pusat," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai penguncian wilayah secara total, lockdown, merupakan pilihan sulit jika diterapkan di ibu kota. Ia menyarankan agar Jakarta menerapkan PSBB ketat.

"Saya sudah sarankan PSBB diperketat, lockdown sulit," ucap Mujiyono, Selasa (29/6).

Politikus Demokrat itu menjelaskan alasan Jakarta sulit menerapkan lockdown karena keuangan belum mampu menopang kebutuhan warga.

Bahkan, imbuhnya, pendapatan untuk APBD DKI 2021 baru masuk 18 persen. Angka ini terbilang sangat kurang jika akan diterapkan lockdown.

"APBD yang masuk baru 18 persen, sakit kepala kan. Ini pilihan sulit," pungkasnya.