Jelang pelantikan, M Taufik dan KMP terus bermanuver serang Ahok

Merdeka.com - Basuki Tjahaja Purnama tengah harap-harap cemas. Hampir satu bulan menjabat pelaksana tugas, belum ada tanda-tanda dirinya akan dilantik sebagai gubernur.

Pro dan kontra masih mewarnai mewarnai pergantian DKI 1. DPRD DKI Jakarta belum satu suara mendukung Ahok, sapaan Basuki, menggantikan Joko Widodo.

Posisi Ahok makin sulit setelah partai Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta dibentuk. Empat pengurus KMP yang duduk di kursi pimpinan DPRD tak henti-hentinya berkomentar keras soal pelantikan mantan bupati Belitung Timur itu.

Mereka adalah kader Gerindra, M Taufik, kader PKS, Triwisaksana, kader PPP, Abraham Lunggana dan kader Demokrat, Ferrial Sofyan. Empat sekawan itu ngotot Ahok tak bisa pimpin DKI.

Suara penolakan itu makin kencang meski hari pelantikan semakin dekat. Ahok dijadwalkan akan dilantik pada 18 November mendatang.

Berikut manuver M Taufik cs jegal pelantikan Ahok:

Naik mobil komando FPI, Taufik dan Lulung orasi tolak Ahok

Ormas FPI dan Gerakan Massa Jakarta (GMJ) tak bosan-bosannya berdemo ke Gedung DPRD DKI. Tuntutan mereka masih sama, menolak Ahok jadi gubernur. Demo pada Senin (10/11) lalu dipimpin Ketua Umum FPI, Habib Rizieq. Rizieq dan beberapa pengikutnya sempat beraudiensi dengan M Taufik dan Haji Lulung, soal penolakan Ahok sebagai gubernur.Usai bertemu di DPRD, Taufik dan Lulung menemui massa dua ormas. Dari atas mobil komando, kedua saling bergantian berorasi dan menjanjikan Ahok tak akan menjadi gubernur."Dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada DPRD, karenanya saya kira apa yang akan dimohonkan oleh saudara sekalian, Insya Allah dari kami Koalisi Merah Putih akan berjuang mati-matian," seru Taufik.Lulung lantas menambahkan "Gerakan masyarakat Jakarta terdiri dari 99 ormas Islam bukan saja FPI. Ini terdiri dari beberapa ormas, isi suratnya sangat substansi menyangkut UU Nomor 32 Tahun 2004, menyangkut UU 29 Tahun 2007," katanya."Di DPRD bahwa Ahok sudah menjadi catatan buruk. Karenanya, dipandang perlu untuk diturunkan," tambah Lulung.

Sempat ogah datang ke rapim pelantikan Ahok, mendadak muncul

Kemarin, pimpinan DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat pimpinan soal mekanisme pelantikan Ahok sebagai gubernur. Rapat yang seharusnya dihadiri seluruh pimpinan sepi.Deretan kursi pimpinan hanya terlihat Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Sedangkan empat wakilnya, Taufik, Trisiwisaksana, Lulung dan Ferrial tak ada. Taufik sedari pagi memang menyatakan ogah datang ke rapim."Undangan itu harus diparaf oleh minimal dua pimpinan DPRD, yaitu wakilnya. Dan ini undangan hanya diparaf fraksi. Undangan itu kami persoalkan, karena tidak sah," jelasnya saat dihubungi, Kamis (13/11).Walaupun tidak hadir, dirinya mempersilakan rapim tersebut terus berlangsung. Namun Taufik menegaskan, rapim tersebut bukan milik DPRD DKI Jakarta, melainkan hanya milik partai Koalisi Indonesia Hebat. Saat rapat baru dimulai sekitar 30 menit tiba-tiba Taufik dan dua rekannya muncul.

Dalam rapat Taufik cs terus ribut soal pelantikan Ahok

Bukannya mendengarkan rapat, Taufik yang datang bersama Triwisaksana dan Ferriall, malah mengomentari rapat itu melanggar aturan."Kami ikuti rapat, cuma kami ingin bilang, kalau rapat ini keliru," jelas Taufik.Dia menegaskan, kehadirannya bukan untuk mendukung Ahok menggantikan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dia datang untuk meluruskan mekanisme pengangkatan gubernur DKI Jakarta."Kami hadir untuk meluruskan rapat ini. Bahwa menurut kami rapat itu harus diawali dengan tata aturan juga. Ini kan lembaga negara bukan asal-asalan," terang Taufik.

Triwisaksana dan Ferrial tak mau kalah protes pelantikan Ahok

Dua politikus ini sama-sama pengurus KMP. Triwisaksana dari PKS dan Ferrial dari Demokrat.Sebagai bagian dari partai oposisi, keduanya juga tak kalah garang menentang Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Saat hadir di rapim pelantikan Ahok kemarin, mereka tegas mengatakan pelantikan Ahok itu tidak sah.Menurutnya, permasalahan di dewan saat ini terbagi menjadi dua, politik dan hukum. Dia meminta agar Prasetyo tetap konsisten dengan hasil musyawarah di mana ketua dewan yang akan mengajukan konsultasi ke MA dan Mendagri."Koridor hukum bahwa kami enggak boleh sewenang-wenang menafsirkan undang-undang. Biarkan MA yang menafsirkan, surat ke Mendagri juga kita konsultasikan," terang pria yang akrab disapa Bang Sani.Kekecewaan juga disampaikan Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat, Ferrial Sofyan. Dia mengatakan, seharusnya Prasetyo dapat mengondisikan anggota dewan secara formal. Sehingga tidak selayaknya politisi PDI Perjuangan itu mengambil keputusan secara sepihak untuk mengadakan rapim."Jadi pimpinan dewan ya kita semua, jadi saya kira ketua dewan kalau mau ambil keputusan juga harus sepengetahuan kami (wakil ketua DPRD DKI Jakarta) sebagai bagian dari pimpinan dewan," ungkapnya.