Merdeka.com - Ombudsman tengah menyelidiki maladministrasi dalam pengisian jabatan, Donny Andy S Saragih sebagai Dirut Transjakarta. Sebab, Donny diketahui merupakan sebagai terpidana kasus penipuan.

PN Jakarta Pusat telah menyatakan Donny dan koleganya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI II. DONNY ANDY SARMEDI SARAGIH, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun," bunyi putusan dengan nomor perkara 490/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst.

Dalam putusan tersebut, Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

"Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota," tulis putusan itu.

Dalam kasus ini, sejumlah barang bukti diperoleh. Di antaranya:

Uang senilai Rp20 juta, uang dalam bentuk USD senilai 1.000 dolar. Kemudian, uang tunai pecahan Rp50.000,- senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Hakim memutuskan uang tersebut dikembali kepada Gusti Terkelin Soerbakti.

Selain uang, ada juga 1 unit mobil Toyota Fortuner dengan Nopol B 483 DAS warna silver metalik.

"Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000," kata hakim.

Donny dan Andi selanjutnya mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi nomor 100 K/PID/2019 pada 12 Februari 2019, majelis hakim menolak permohonan kasasi Donny dan Andi.

Hakim malah memperberat hukuman pidana penjara kepada keduanya masing-masing menjadi 2 tahun.

Anggota Ombudsman DKI Jakarta, Teguh P Nugroho menjelaskan, awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemprov DKI. Ombudsman telah melakukan pelacakan awal atas laporan tersebut.

"Ada laporan ke kami, dari masyarakat apakah boleh seorang terpidana menjabat BUMD di lingkungan pemprov. Dari data itu, kami lakukan tracking, kami dapatkan info dan data terkait yang bersangkutan, sebetulnya terpidana penipuan," jelas Teguh saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/1).

Teguh belum mau menjelaskan detail, perkara apa yang tengah dijalani Donny tersebut. Termasuk, kenapa status terpidana tapi masih bebas berkeliaran di luar tahanan. Hal itu masih didalami Ombudsman.

"Sesuai dengan Pergub, pengangkatan pejabat BUMD di lingkungan ada kewajiban bahwa calon pejabat BUMD tidak dalam proses pemidanaan dalam waktu sekurangnya lima tahun. Nah Donny ini sedang dalam masa tahanan," tegas Teguh.

Ombudsman menduga ada malaadministrasi yang dilakukan Pemprov DKI dalam hal ini Dewan Pengawas BUMD. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan.

"Dugaannya Pemprov DKI lalai tidak melakukan tracking terhadap calon pejabat BUMD," tambah Teguh lagi.

Ombudsman akan menindaklanjuti laporan tersebut. Bukan tidak mungkin nantinya pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengangkatan Donny bakal dipanggil oleh Ombudsman.

"Dari sana kami lihat apakah dugaan terbukti itu dugaan maladministrasi, Pergub pengangkatan kalau memang dugaan terbukti, kami akan memberikan koreksi, apa nanti akan kami putuskan, apakah pembatalan, itu yang sedang kita dalami," katanya.

Ombudsman juga bukan tidak mungkin memanggil Gubernur Anies Baswedan. Sebab dalam pengangkatan Donny, Anies pasti mengetahui.

"Badan Pengawas BUMD mereka menentukan pengangkatan, kalau diperlukan nanti kami akan memanggil Pak gubernur, karena salah satu syarat yang bersangkutan, si calon pejabat ini harus sampaikan permohonan tertulis kepada pak gubernur. Jadi yang bersangkutan mengajukan surat ke gubernur," tutup dia.