Ini cara Jokowi berantas korupsi di Pemprov DKI

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) tengah berupaya menekan korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Salah satu caranya dengan membangun sistem birokrasi yang ketat dan harus diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kami harus bangun sistem yang memaksa dan harus diikuti birokasi kita. Seperti yang kami lakukan pajak hotel, restoran, tempat hiburan, parkir, kami lakukan dengan sistem online. Itu bangun sistem namanya," kata Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (04/12).

Selain itu, cara lain yang dilakukannya adalah dengan menggunakan e-budgeting. Jadi, Pemprov DKI tidak akan menggunakan lagi sistem lelang yang selama ini kerap menjadi celah untuk melakukan tindak korupsi.

"Kemudian pengadaan barang jasa dengan e-budgeting kami paksa birokrasi ikuti sistem yang dibangun," katanya.

Mantan wali kota Solo ini menambahkan, yang paling utama adalah soal masalah rekruitmen para PNS di lingkungan Pemprov DKI dengan menggelar lelang jabatan lurah dan camat, lelang kepala Puskesmas dan lelang kepala sekolah.

"Setelah lelang jabatan camat dan lurah. Sekarang kami coba yang lainnya. Ke depan kami lakukan di semua tempat, di semua jabatan, satu persatu, dan kita harapkan mendapatkan SDM pejabat yang betul-betul mau layani rakyat dan masyarakat," pungkasnya.