Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) buka-bukaan mengenai adanya dana siluman dalam APBD DKI Jakarta 2015. Bahkan, menurutnya, anggaran ini hampir ada di setiap SKPD DKI Jakarta.

Ahok mengatakan, dana siluman tidak hanya ada dalam Dinas Pendidikan, tetapi juga ada di Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan SKPD lainnya. Bahkan, dia menunjukkan beberapa anggaran siluman yang tercatat dalam Dinas Pendidikan.

"Nih (sambil menunjukkan data) rata-rata angkanya nunjukin Rp 4 miliar semua. Alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran SDN Cilandak gila nggak Rp 4,9 miliar. Dana ini bisa buat bikin sekolah baru di kampung," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Mantan bupati Belitung Timur ini mengibaratkan langkah yang diambil DPRD DKI Jakarta dengan membeli perabotan tanpa memikirkan kondisi rumah. Sebab masih banyak sekolah yang kondisinya menyedihkan. Tetapi anggaran pendidikan malah digunakan untuk mengisi fasilitas.

"Kalau kamu nggak ada duit, lo beli isi (perabotan) apa rumah dulu? Kalau anggota DPRD beli TV dulu biar kebakaran nggak apa-apa. Beli TV atap rusak nggak apa-apa, itu yang terjadi di Jakarta. Beli kursi untuk kabinet sementara rumah sakit di sana bocor. Ini sebenarnya ada apa. Ini gila-gilaan," terangnya.

"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," tambah Ahok.

Mantan politisi Gerindra dan Golkar ini menambahkan, kepala dinas sudah menolak permintaan anggota DPRD DKI Jakarta untuk memasukkan anggaran siluman. Sebab dia telah mengancam akan memecat siapa saja yang berani bekerja sama untuk melakukan pencurian.

"Dia masukin kepala dinas semuanya menolak makanya nggak ada tanda tangan karena di e-budgeting nggak bisa main. Makanya sebelum e-budgeting kepala dinas dipaksa masukin, kalaupun nggak mau masukin pun balik dari Kemendagri beda lagi isinya," tutupnya.