Ingin maksimalkan KJP, Ahok akan stop BOP
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menghapuskan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Banyak BOP yang disalahgunakan.
"(Ada kasus) Anaknya masuk SMA, SMA-nya dapat BOP, orang miskin juga dia enggak kasih kan. Makanya (BOP) mau kita stop," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/6).
Karena BOP akan dihapus, Ahok bakal memaksimalkan sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Lebih baik kasih saja ke anaknya. Kalau swasta enggak betul ditinggalin wali murid nanti. Dengan sekolah pakai (BOP) bukan untuk anak orang miskin, dipakai untuk keperluan sekolah yang lain, kayak hadiah dari kita, nah kita sudah stop BOP. Enggak boleh lagi beri BOP ke swasta, kita langsung kasih ke anaknya," jelas Ahok.
Sebelumnya, hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyaluran dana hibah BOP Swasta masih belum sesuai dengan ketentuan dan tidak efektif senilai Rp 6,05 miliar, di antaranya sekolah tidak mengajukan proposal tapi menerima dana BOP, dana BOP tidak dimanfaatkan sekolah terjadi manipulasi dokumen SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sebagai syarat pengajuan BOP yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 2,19 miliar.
"Maka itu gunanya audit. Makanya saya minta audit, survei dari Bank Dunia kan, disitu ketahuan, KJP kita itu enggak cukup buat anak SMA kalau cuma Rp 280.000, dia mesti Rp 600-800.000. Karena orang miskin enggak mungkin nombok kan," katanya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaAhok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca Selengkapnya