Ingin buat PRJ tandingan, Ahok minta tanah 5 Ha di Kemayoran

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama kembali menegaskan jika selama ini Pemprov DKI tidak pernah mendapat keuntungan dari penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran. Ke depan, jika PT JIExpo masih mau kerjasama, Ahok minta diberikan lahan untuk membuat tempat hiburan bagi rakyat.

"Anda (PT JIExpo) kuasai 40 hektare, mau kerjasama. Sederhana saja enggak usah kasih saham deh, kasih saja 5 hektare kepada kami untuk kami kelola," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis (20/6).

Nantinya, kata Ahok, lahan itu akan dimanfaatkan untuk pesta rakyat dengan biaya murah. Dia menegaskan jika pesta seperti di Monas bukanlah untuk mencari keuntungan semata.

"5 Hektare punya kami, jadi saling simbiosis. Anda bikin Jakarta Fair bikin expo yang kelas menengah ke atas, kami punya tempat untuk mikro dan rumah tangga skala kecil, lebih jelas kan," tegasnya.

Mantan anggota Komisi II DPR itu juga tak ingin berdebat panjang lebar soal pembagian keuntungan. Menurutnya, selama lima tahun terakhir DKI hanya menerima dividen Rp 1,7 miliar dari total dividen yang dibagikan ke pemegang saham sebesar Rp 10 miliar.

"Makanya kalau ngaku enggak pernah untung bisa berdebat macam-macamlah. Kita enggak usah banyak ribut," tegasnya.

"Makanya saya bilang kepada JakPro, segala macam kalau DKI join sama orang enggak mau lagi bagi saham, enggak usah kasih-kasih saham itu pura-pura saja ngasih saham. Bilang enggak untung, rugi terus saham kami gimana? Hilang karena mesti nombok, tidak untung tidak ada pembagian," katanya.

Menurut Ahok, selama 5 tahun sama sekali tidak ada rapat umum pemegang saham (RUPS). Karena itu, dia mengaku heran jika kemudian muncul kabar Pemprov setuju tak ada pembagian deviden, karena digunakan untuk pembangunan.

"Tidak ada RUPS bagaimana bisa itu cerita. Kalau namanya perusahaan mesti RUPS, putuskan. Ini 5 tahun tidak ada RUPS, berarti selama ini cuma ngomong secara pribadi, nah saya enggak tahu," tuturnya.

Ahok semakin meradang ketika pihak Pemprov DKI diminta membayar sewa membayar sewa stan Rp 4 miliar. "Itu setelah pergi rapat aku marah-marah, bagi-bagi dividen apa belasan miliar 5 tahun, tiap tahun kena sewa Rp 4 miliar, itu aja saya coret, belum lagi stand-stand ratusan juta, habis berapa kita," tegasnya. (mdk/did)