Merdeka.com - Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyatakan proyek pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) di Dinas Pendidikan DKI tidak berdasarkan kebutuhan sekolah. Namun, anggaran proyek tersebut dinilai sengaja dipaksakan.

"Kepala sekolah dikumpulkan di ruangan, mereka disuruh pilih. Proses pengadaan itu berdasarkan perintah bukan karena kebutuhan. Sekolah itu butuh apa. Proyek itu tidak berdasarkan kebutuhan. Sengaja kebutuhan itu dibutuh-butuhkan sehingga dananya jadi besar-membesar," kata Febri di Hotel Mega, Jakarta, Senin (23/3).

Menurutnya, kasus proyek pengadaan UPS ini seperti layaknya kasus begal motor. Anggaran proyek sejenis diduga berulang kali dimasukkan ke dalam APBD DKI.

"Proyek UPS ini hampir mirip dengan kejahatan begal motor. Hasil pencurian motor itu untuk beli sabu sehingga kecanduan hingga terjadi pembegalan, kalau UPS ini dari beberapa tahun lalu hingga dimasukin lagi ditahun ini," terang dia.

Lanjut dia, kasus proyek UPS ini termasuk kategori kasus yang kecil. Disinyalir masih banyak kasus lain yang belum terungkap dalam penyelewengan APBD.

"Begal kan sadis kalau ketahuan, nah kalau UPS ini sadisnya sampai ada hak angket itu. Kasus UPS sebenarnya proyek yang kecil, masih banyak kasus-kasus yang besar yang belum di buka dari UPS," pungkas dia.