ICW duga kuat keterlibatan DPRD terkait 'dana siluman' APBD DKI

Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga keterlibatan pihak legislatif terkait korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Pihaknya mensinyalir ketiga proyek pengadaan UPS, Printer 3D , Scanner serta enam judul buku ke sekolah merupakan usulan DPRD DKI.

Koordinator ICW, Febri Hendri mengatakan, temuan ini berawal ketika membandingkan APBD DKI 2015 versi DPRD dengan APBD DKI 2014. Pada saat itu, kata Febri, ditemukan adanya pengulangan anggaran.

"Mata anggaran itu hanya kembali diusulkan oleh anggota DPRD. Setelah ditelusuri lagi ternyata pengadaannya terindikasi korupsi," kata Febri di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (26/3).

Febry membeberkan salah satu pengulangan anggaran. Semisal pengadaan enam judul buku yang terdapat di dalam APBD 2014 muncul kembali di APBD 2015 versi DPRD dengan perbedaan di tiga judul buku.

Selain itu, penulis buku-buku tersebut ternyata seorang anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Namun, Febri tidak mau menyebutkan nama anggota DPRD tersebut.

"Penulisnya waktu pengadaan tahun 2014 belum jadi anggota DPRD, tapi sekarang dia masuk. Di APBD versi DPRD juga ada pengadaan yang sama anggarannya mencapai sekitar Rp 30 miliar, penulisnya juga sama," imbuhnya.

Lebih lanjut, ICW kembali menemukan hal yang mengganjal di mana proses lelang proyek ternyata ikut bermasalah. Febri mengatakan, pejabat pembuat komitmen (PPK) bersekongkol dengan distributor dan peserta lelang untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS).

"Nilai HPS diduga telah dimarkup setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang," ungkapnya.

Sejauh ini, Febri mengakui kalau pihaknya belum menemukan bukti-bukti kuat keterkaitan DPRD dengan perusahaan pemenang tender. Namun, Febri memastikan ICW akan terus mengungkap bukti-bukti baru.

Kendati demikian, Febri menuturkan temuan-temuan ICW sudah memperlihatkan keempat anggaran yang diusulkan DPRD memiliki potensi masalah yang besar. Karenanya, ICW mendesak lembaga antirasuah untuk mengusut kasus ini lebih jauh.

"ICW mendesak KPK memperluas penelusuran kasus dugaan korupsi APBD lain, terutama mata anggaran yang diajukan DPRD melalui pokir (pokok pikiran)," tandasnya.