ICW duga kuat keterlibatan DPRD terkait 'dana siluman' APBD DKI
Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga keterlibatan pihak legislatif terkait korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Pihaknya mensinyalir ketiga proyek pengadaan UPS, Printer 3D , Scanner serta enam judul buku ke sekolah merupakan usulan DPRD DKI.
Koordinator ICW, Febri Hendri mengatakan, temuan ini berawal ketika membandingkan APBD DKI 2015 versi DPRD dengan APBD DKI 2014. Pada saat itu, kata Febri, ditemukan adanya pengulangan anggaran.
"Mata anggaran itu hanya kembali diusulkan oleh anggota DPRD. Setelah ditelusuri lagi ternyata pengadaannya terindikasi korupsi," kata Febri di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (26/3).
Febry membeberkan salah satu pengulangan anggaran. Semisal pengadaan enam judul buku yang terdapat di dalam APBD 2014 muncul kembali di APBD 2015 versi DPRD dengan perbedaan di tiga judul buku.
Selain itu, penulis buku-buku tersebut ternyata seorang anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Namun, Febri tidak mau menyebutkan nama anggota DPRD tersebut.
"Penulisnya waktu pengadaan tahun 2014 belum jadi anggota DPRD, tapi sekarang dia masuk. Di APBD versi DPRD juga ada pengadaan yang sama anggarannya mencapai sekitar Rp 30 miliar, penulisnya juga sama," imbuhnya.
Lebih lanjut, ICW kembali menemukan hal yang mengganjal di mana proses lelang proyek ternyata ikut bermasalah. Febri mengatakan, pejabat pembuat komitmen (PPK) bersekongkol dengan distributor dan peserta lelang untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS).
"Nilai HPS diduga telah dimarkup setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang," ungkapnya.
Sejauh ini, Febri mengakui kalau pihaknya belum menemukan bukti-bukti kuat keterkaitan DPRD dengan perusahaan pemenang tender. Namun, Febri memastikan ICW akan terus mengungkap bukti-bukti baru.
Kendati demikian, Febri menuturkan temuan-temuan ICW sudah memperlihatkan keempat anggaran yang diusulkan DPRD memiliki potensi masalah yang besar. Karenanya, ICW mendesak lembaga antirasuah untuk mengusut kasus ini lebih jauh.
"ICW mendesak KPK memperluas penelusuran kasus dugaan korupsi APBD lain, terutama mata anggaran yang diajukan DPRD melalui pokir (pokok pikiran)," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Dipecat BK, AWK Bisa Kembali Jadi Anggota DPD
AWK baru direkomendasikan dipecat, belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaDiberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
ICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaAhok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaAhok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya
Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaIstana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca Selengkapnya