Merdeka.com - Gemerlap kehidupan ibu kota menjadi daya tarik untuk selalu didatangi. Bermacam pusat hiburan disajikan untuk memanjakan warganya. Termasuk bagi mereka pemburu hiburan pemuas syahwat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belakangan justru tengah gencar membongkar praktik prostitusi. Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara menjadi target untuk dibongkar. Pemprov DKI berdalih area itu berdiri di atas tanah milik negara. Selain itu, prostitusi di area itu masuk dalam kategori ilegal.

Atas rencana Pemprov DKI di bawah perintah Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok itu, justru membuat sebagian masyarakat merasa tidak adil. Sebab, Ahok dianggap hanya berani membongkar bisnis esek-esek kelas teri. Padahal di Jakarta begitu membeludak area prostitusi pelbagai kelas.

Hotel Alexis menjadi timpalan banyak kalangan untuk ditutup, sebab lokasi itu termasuk prostitusi kelas atas. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bila di lokasi hiburan itu menghadirkan penyedia jasa perempuan pemuas syahwat. Tidak hanya perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) lokal disajikan pengelola. Perempuan beberapa negara, seperti China maupun Uzbekistan juga bisa diberikan asal dana sesuai.

Adanya prostitusi ini diakui Ahok. "Di hotel-hotel itu ada enggak prostitusi? Ada, prostitusi artis di mana? Di hotel. Di Alexis itu lantai 7 nya surga dunia loh (prostitusi). Di Alexis itu bukan surga di telapak kaki ibu loh, tapi lantai 7," kata Ahok, Selasa pekan lalu.

Desakan Pemprov DKI mengungkap prostitusi di Hotel Alexis membuat Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah angkat bicara. Dia menegaskan pihaknya siap menutup tempat hiburan itu bila memang ditemukan adanya bisnis prostitusi.

"Kita minta Dinas Pariwisata dan Satpol PP untuk cek kalau memang di situ ada (prostitusi), ya harus ditutup. Karena izin prostitusi itu tidak ada," kata Saefullah, Senin kemarin.

Bila Pemprov DKI benar berani maka Hotel Alexis terancam tidak lagi eksis. Padahal tempat hiburan itu termasuk salah satu incaran para pencari kesenangan, termasuk soal syahwat.

Berdasarkan informasi dihimpun merdeka.com, pernyataan Ahok ada benarnya. Sebut saja Tomo, lajang asal Bogor ini tidak menampik 'surga dunia' yang disebut Ahok. Dia menceritakan pengalamannya bertandang ke hotel yang terletak di kawasan Jakarta Utara tersebut.

Tomo menyebut Hotel Alexis tempat melepas penatnya hidup di Jakarta. Bagaimana tidak, hotel itu menawarkan berbagai fasilitas hiburan yang memanjakan kaum adam, termasuk urusan pelampiasan syahwat.

Dia tidak segan menyebut hotel ini benar-benar maksimal menyediakan fasilitas hiburan malam yang dibutuhkan pengunjung. Mulai dari bar yang dilengkapi minuman alkohol berbagai jenis dan merek, diskotek dengan para DJ wanita seksi, spa, lounge dan kolam air hangat.

"Ya kalau dibilang surga, benar itu," singkatnya sambil tertawa saat berbincang dengan merdeka.com, semalam.

Tomo juga tak munafik, dia menyebut kedatangannya ke hotel itu memang untuk memuaskan hasrat seksualnya. Menurutnya, rata-rata pengunjung Hotel Alexis datang untuk tujuan yang sama.

Gambaran ini berbeda dengan pernyataan yang keluar dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Catur Laswanto. Beberapa waktu lalu Catur mengaku tidak menemukan praktik prostitusi di Hotel Alexis. Hal itu setelah instansinya melakukan pemantauan dan memiliki izin usaha.

Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian juga tidak menyangkal adanya praktik prostitusi di Hotel Alexis. Namun, dia merasa lokalisasi kelas atas itu tidak mengganggu laiknya area prostitusi Kalijodo. Apalagi pembangunan gedung Hotel Alexis di atas tanah pribadi bukan milik negara.

"Alexis itu tidak mengganggu, bukan bangunan liar. Ada (prostitusi di Hotel Alexis), makanya saya sampaikan di tempat-tempat panti pijat juga ada," ujar Tito di Polda Metro Jaya, Rabu pekan lalu.

Meski begitu, Tito menegaskan siap membantu 'obrak-abrik' Hotel Alexis seperti Kalijodo bila mendapat perintah Ahok. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa tempat hiburan itu bakal digeruduk kepolisian.

"Bukan tidak mungkin kawasan tersebut akan dirazia oleh pihak kepolisian. Tapi kan itu tindakan bagaimana nanti Pak Gubernur, kalau beliau sepakat (untuk razia) oke. Intinya harus ada kesepakatan," terangnya.