Hari ini, Ahok putuskan DKI kelola sendiri sampah Bantargebang

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menghentikan kontrak kerja sama dengan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT Godang Tua Jaya dan Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI), per hari ini. Surat pemberitahuan tersebut akan dikirimkan ke pihak terkait oleh Dinas Kebersihan DKI.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sebenarnya Dinas Kebersihan ingin mengirimkan surat kepada PT Godang Tua Jaya dan Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) pada pekan lalu. Namun karena berbenturan dengan Hari Raya Idul Fitri maka ditunda hingga hari ini.

"Kan waktu itu lebaran, habis lebaran kan petugas segala macam, termasuk dari Kota Bekasi, berarti mungkin, hari ini SP3 kita cabut, hari ini kita ambil alih," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/7).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dua kali surat peringatan (SP) kepada PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia untuk pengelolaan pengelola sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun sampai hari ini SP ketiga tak kunjung dilayangkan.

Untuk diketahui, SP 1 pada 25 September 2015 dan SP 2 pada 27 November 2015. SP ketiga akan dilayangkan menunggu hasil audit independen Pricewaterhouse Coopers. Padahal mereka sudah mulai melakukan audit sedari 22 April 2016.

Kepala Unit Pengelola TPST Bantargebang Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, lamanya hasil audit ini muncul karena terkendala penentuan auditor independen. Bahkan terpilihnya Pricewaterhouse Coopers sebagai auditor independen setelah melakukan dua kali tender terbuka.

"Karena kita sampai tiga kali lelang, apa namanya kita memilih auditor independennyakan lewat lelang terbuka. Itu sampai dua kali lelang gagal, akhirnya kita tunjuk langsung. akhirnya kami memilih PWC," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/5).

Dia menjamin, pemilihan auditor independen ini telah melihat rekam jejak mereka. Bahkan Pricewaterhouse Coopers dianggap memiliki kredibilitas, sehingga tidak mungkin mereka mencoreng nama besarnya hanya demi mengeluarkan hasil audit fiktif.

"Makanya kredibilitas auditor ini sungguh terjaga, jadi enggak ada istilah rekaya pemda, bisa-bisanya pemda. Kecuali konsultan ecek-ecek ya bisa aja, tapi inikan auditornya kan punya nama besar," tutup Asep.