Hanura sebut raperda reklamasi pulau dipaksakan

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Hanura, Veri Yonnev mengatakan, Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara sangat dipaksakan. Apalagi, belakangan terendus pratik suap dalam pembahasan raperda itu.

"Raperda kelihatan dipaksakan dibahas oleh pimpinan," kata Veri dalam diskusi radio di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/4).

Veri menjelaskan, sebelum Raperda yang salah satu poinnya adalah menambah kontribusi pengembang sebesar 15 persen dari Pemerintah Provinsi, Hanura ingin kajian mendalam dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurutnya, reklamasi pulau belum ada kajian terhadap analisis mengenai dampak lingkungan.

"Hanura ingin undang pakar, semua aspek ditinjau baru dibahas," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini masih ada perbedaan pandangan di sejumlah fraksi terkait pembahasan raperda tersebut. Hal ini dibuktikan dengan belum terjadinya kuorum.

"Kami sudah lakukan paripurna pengesahan berkali-kali, tapi tidak pernah kuorum," ujarnya.