Hanura klaim satu rupiah pun tak terima duit suap Podomoro

Merdeka.com - Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Ongen Sangaji mengklaim tidak pernah menerima uang suap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi dan Tata Ruang Wilayah Pesisir, Pantai Utara, dan Pulau-pulau Kecil. Bahkan dia menjamin, partai besutan Wiranto tidak pernah menerima satu rupiah pun.

"Enggak ada. Enggak ada kebagian," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/7).

Ongen enggan memberikan komentar terkait adanya dugaan keterlibatan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam kasus ini. Dia lebih memilih untuk menunggu fakta persidangan.

"Enggak denger tuh. Nanti kita lihat di persidangan aja," terangnya.

Sebelumnya dalam persidangan, Jaksa Ali Fikri sempat memutar rekaman percakapan salah satu saksi persidangan, yakni Manajer Perizinan Agung Sedayu Group, Saiful Zuhri alias Pupung, dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, pada 17 Maret 2016.

Dalam percakapan tersebut, Pupung diduga menjanjikan pemberian uang kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Janji tersebut diucapkan agar anggota DPRD DKI Jakarta menghadiri rapat paripurna sehingga jumlah peserta rapat dapat memenuhi syarat pengambilan keputusan terkait rancangan peraturan daerah.

Namun, apabila jumlah peserta rapat paripurna tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan, Pupung berencana melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya, yakni Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

"Gini, Bang, jadi kalau misalnya nanti jam 14.00 lewat tidak ada apa-apa, saya lapor Bos (Aguan) supaya dia bisa tekan Pak Prasetyo lagi," kata Pupung kepada Sanusi dalam rekaman percakapan yang diperdengarkan di Pengadilan Tipikor.

Dalam penjelasan kepada penyidik KPK, Pupung mengatakan, saat berbicara melalui telepon, Sanusi memastikan bahwa semua masalah dalam pembahasan raperda sudah selesai. Namun, jadwal sidang paripurna tetap mundur dari jadwal seharusnya.

Menurut Pupung, Sanusi mengatakan bahwa sejumlah anggota DPRD DKI merasa resah dan menyampaikan komplain terhadap dirinya. Sanusi sendiri merasa kesulitan mengarahkan para anggota DPRD karena tidak ditugaskan untuk mengatur agar para anggota Dewan menghadiri rapat. (mdk/eko)