Halangi proyek MRT, Ahok akan gasak tanah warga

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memaksakan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tepat pada waktunya. Namun pembangunan ini terkendala dengan pembebasan lahan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pembangunan MRT masih berjalan.

"Kami mau konsinyasi. Kalau mereka nggak mau jual sesuai dengan harga tafsiran akan ada konsinyasi, kami ambil aja," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/12).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Agus Priyono mengungkapkan, kendala pembebasan lahan karena sikap warga. Harga yang ditawarkan kepada mereka sudah di atas nilai jual objek pajak (NJOP).

"Harga yang semaunya sendiri. Contohnya di Melawai harga NJOP Rp 30 juta harga pasar Rp 40 jutaan, tapi mereka mintanya Rp 60 juta," terangnya.

Untuk mencapai target tersebut, Agus menegaskan, permasalahan ini sudah tampak sejak akhir tahun 2013. Rencananya pengambilan paksa melalui jalur pengadilan akan dilakukan tahun depan, 2015.

Kami sudah ada mekanisme untuk ganti rugi, tapi nggak ketemu. Tahun depan nggak ada kata sepakat kami eksekusi," tegasnya.

Untuk diketahui, konsinyasi adalah cara terakhir yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembebasan lahan. Caranya dengan membeli tanah melalui pengadilan.

Kemudian warga yang tanah atau bangunannya tergusur, harus mengambil biaya ganti rugi di pengadilan. Tanah mereka akan dibayar sesuai dengan NJOP.