Gerakan tantang Jokowi dari lurah melebar ke warga

Merdeka.com - Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi tegas menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo soal lelang jabatan lurah dan camat. Langkah Mulyadi ini ternyata mengundang banyak reaksi.

Warga Warakas menunjukkan bentuk dukungan dengan mengumpulkan tanda tangan di atas kain putih. Warga memberikan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 10x50 cm. Spanduk berisi dukungan tersebut terpampang di kantor kelurahan Warakas.

Sebagian tulisannya warga mengomentari polemik yang terus berkembang seperti, 'Jangan macam-macam dengan Warakas', 'Kebijaksanaan yang tidak bijaksana', 'Dukung Pak Mulyadi', 'Lurah bukan barang rongsokan yang bisa dijual bebas', 'Saya dukung Pak Mulyadi Lurah Warakas', hingga bertuliskan 'Mulyadi Lurah wong cilik'.

Teli (43), warga yang memprakarsai gerakan itu mengatakan, dukungan itu muncul tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Teli menambahkan salah satu pengalaman yang membekas terhadap Lurah Mulyadi ketika dirinya meminta tanda tangan untuk melengkapi berkas.

"Sekarang mana ada lurah yang lagi sakit mau melayani warganya, kayanya cuma Pak Lurah Warakas saja yang mau," ujar perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua RT 03/09 Warakas.

Perlawanan ini karena Mulyadi menganggap lelang jabatan mencederai Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Dia pun siap pasang badan jika Jokowi memecatnya.

"Itu harus divisionerkan dulu, yang namanya lelang jabatan itu buat inventaris barang kantor, buat fisik. Ini maksudnya enggak jelas lelang seperti apa?" tegas pria asal Solo itu kepada wartawan, Jakarta, Senin (29/4).

Jokowi menanggapi santai hal ini dengan mempersilakan Mulyadi mengajukan gugatan. Dia justru menilai Lurah Warakas itu takut berkompetisi. "Kalau ada lurah seperti itu pertama dia sudah takut bersaing, tidak siap berkompetisi, artinya lagi dia sudah enggak siap kerja," ujar Jokowi.

"Itu melanggar apa, melanggar SK lah, melanggar apa lah, itu ga perlu. Mau gugat ya gugat, kita ga takut, silakan," tegasnya.

Meski Mulyadi melawan, Jokowi enggan memanggil bawahannya itu. Ia juga belum memutuskan apakan akan mencopot lurah kelahiran Solo itu atau tidak.

"Ya itu kewenangan saya (mencopot). Kalau memang siap kerja melayani, kalau dia siap untuk bekerja ya dilakukan apapun ya berani-berani saja," ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahkan mengancam akan mengganti Lurah Warakas Jakarta Utara, Mulyadi. Ahok menjelaskan akan mengganti lurah dan camat jika tak sesuai visi misi mereka dalam membangun Jakarta Baru.

"Sekarang saja kalau mau kita bisa ganti dia kok. Urusannya apa itu, enggak ada urusan itu," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/5).

Terkait gugatan Mulyadi yang akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Ahok menanggapi dengan santai. "Ya enggak apa-apa, dasar gugatnya apa, ya kan. Kan kalau mau copot lurah camat kan hak-haknya kita saja kalau mau ganti," katanya.

Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) se-DKI Jakarta, Mochamad Yusuf mengingatkan Jokowi agar mendengar kritikan dari anak buahnya. Apalagi jabatan lurah dan camat merupakan ujung tombak di elemen masyarakat.

"Pak Jokowi harus lebih mendengar aspirasi dari warganya langsung. Karena mengusung keterbukaan sekarang ini, warga melihat lelang jabatan camat dan lurah menjadi lebih baik," imbuh Yusuf.