Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gedung baru DPRD DKI rusak, Dinas Perumahan salahkan kontraktor

Gedung baru DPRD DKI rusak, Dinas Perumahan salahkan kontraktor Gedung DPRD DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, Jonathan Pasodung mengatakan kerusakan gedung DPRD DKI yang baru merupakan tanggung jawab kontraktor yaitu PT Jaya Konstruksi. Pasalnya, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah hanya membangun, bukan termasuk pemeliharaan dan perbaikan.

"Sementara diperbaiki sama itunya (kontraktor). Kontraktornya PT Jaya Konstruksi," ujar Jonathan di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (29/9).

Menurut dia, kerusakan gedung tersebut tergantung dari pemeliharaan gedung. Untuk gedung DPRD DKI sendiri, kata dia, pemeliharaan diserahkan kepada Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede.

"Harus dibedakan antara kerusakan yang sifatnya arsitektural dengan kerusakan struktur. Kalau arsitektural misalnya keramiknya copot satu kan masih bisa diperbaiki. Kerusakan tergantung dari pemeliharaan. Lift nya kan tergantung pemeliharaan. Kalau di DPRD (pemeliharaan) di Sekwan," kata dia.

Jonathan membantah kerusakan gedung DPRD DKI Jakarta merupakan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI. Menurut dia, Pemprov DKI hanya bertugas untuk membangun gedung baru saja.

"Kita hanya membangun kalau sudah selesai kita serahkan. Kalau misalnya ada marmer yang lepas kita perbaiki. Si kontraktornya kita kasih tahu, makanya harus kita lihat struktur apa enggak," pungkas dia.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024
Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024

Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR
Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR

KPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.

Baca Selengkapnya
Polisi Kerahkan 2.304 Personel Kawal Demo Kepala Desa di Depan Gedung DPR
Polisi Kerahkan 2.304 Personel Kawal Demo Kepala Desa di Depan Gedung DPR

Personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.

Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.

Baca Selengkapnya
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan

Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.

Baca Selengkapnya