Gedung baru DPRD DKI rusak, Dinas Perumahan salahkan kontraktor
Merdeka.com - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, Jonathan Pasodung mengatakan kerusakan gedung DPRD DKI yang baru merupakan tanggung jawab kontraktor yaitu PT Jaya Konstruksi. Pasalnya, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah hanya membangun, bukan termasuk pemeliharaan dan perbaikan.
"Sementara diperbaiki sama itunya (kontraktor). Kontraktornya PT Jaya Konstruksi," ujar Jonathan di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (29/9).
Menurut dia, kerusakan gedung tersebut tergantung dari pemeliharaan gedung. Untuk gedung DPRD DKI sendiri, kata dia, pemeliharaan diserahkan kepada Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede.
"Harus dibedakan antara kerusakan yang sifatnya arsitektural dengan kerusakan struktur. Kalau arsitektural misalnya keramiknya copot satu kan masih bisa diperbaiki. Kerusakan tergantung dari pemeliharaan. Lift nya kan tergantung pemeliharaan. Kalau di DPRD (pemeliharaan) di Sekwan," kata dia.
Jonathan membantah kerusakan gedung DPRD DKI Jakarta merupakan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI. Menurut dia, Pemprov DKI hanya bertugas untuk membangun gedung baru saja.
"Kita hanya membangun kalau sudah selesai kita serahkan. Kalau misalnya ada marmer yang lepas kita perbaiki. Si kontraktornya kita kasih tahu, makanya harus kita lihat struktur apa enggak," pungkas dia.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaKPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.
Baca SelengkapnyaPersonel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaMasih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca Selengkapnya