Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan satu anggota dewan disiapkan satu tenaga ahli yang akan membantu mereka mengkaji berbagai persoalan di ibu kota. PDIP pun menyatakan sepakat dengan usulan ini.

Namun sebelum usulan ini diputuskan, harus ada aturan sebagai dasar hukum. Demikian disampaikan Anggota Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (3/9).

"Kita butuh (staf ahli) tapi butuh juga ada aturannya," ujarnya.

Saat pembahasan ini, Prasetyo mengaku tak masuk dalam tim yang membahas ini sehingga belum tahu detail usulan tersebut. Namun, menurutnya hal tersebut memungkinkan. Selama ini dia mengaku selama ini tenaga ahli disiapkan sendiri olehnya dan dibayar sendiri.

"Ada saya bayar sendiri, ada saya dikasih dua sebagai ketua. Tapi kan itu perlu. Ada mengerti masalah ekonomi, hukum. Kalau di teman fraksi kan kita juga dikasih, tapi kan dibagi-bagi," jelasnya.

Dia mengatakan, ini juga pernah diusulkan tahun 2017 namun ditolak. Jika ditolak tahun ini menurutnya tak masalah yang penting telah diusulkan. "Mungkin ditolak lagi," ujarnya.

Staf ahli untuk fraksi memang dianggarkan dalam APBD. Menurutnya masukan dari tenaga ahli sangat dibutuhkan mengingat banyak persoalan di ibu kota.

"Tim ahli kan dari fraksi kita dapat jatah, setiap fraksi dapat jatah dari APBD. Nanti bagaimana perkembangan kota banyak masalah juga. Jakarta ke depan mau gimana kan ada masukan juga," pungkasnya.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menolak mengomentari usulan ini. Dia mempersilakan DPRD membahas usulan itu.

"Biar dibahas dulu di DPRD, saya enggak mau komentari dulu. Nanti saya cek dulu detailnya," pungkasnya.