Formula Hitung-hitungan Upah yang Dikritisi Anies

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkirim surat kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. Isi surat, meminta agar formula pengupahan minimum provinsi direvisi.

Melalui surat nomor 533/-085.15, Anies menyuarakan bahwa upah minimum provinsi untuk tahun 2022 sangat kecil jika dihadapkan dengan tingkat inflasi ibu kota. Kondisi tersebut tidak adil menurut Anies.

"Kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan mengingat peningkatan kebutuhan hidup bekerja /buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen," demikian isi surat Anies dikutip pada Rabu (1/12).

Dalam surat tersebut, Anies merinci persentase kenaikan upah selama enam tahun terakhir yaitu 2016 sebesar 8,6 persen, 2017 sebesar 14,8 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8,0 persen, 2020 sebesar 8,5 persen, dan 2021 sebesar 3,2 persen.

Jika dalih pemerintah perusahaan terdampak pandemi Covid-19, Anies menyanggahnya. Anies mengatakan tidak semua kegiatan usaha mengalami dampak negatif akibat pandemi Covid-19.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada triwulan 3 tahun 202, sektor transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan sosial, mengalami kenaikan signifikan saat pandemi. Dengan demikian, Anies berkesimpulan tidak semua sektor usaha mengalami dampak negatif.

"Terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor-sektor lapangan usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan," ucapnya.

Anies pun meminta formulasi pengupahan yang termaktub dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dapat direvisi.

Sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, formulasi pengupahan yaitu pemerintah provinsi terlebih dahulu menentukan batas atas dan batas bawah upah.

Batas atas upah minimum didapat dari rata-rata konsumsi per kapita, dikali rata-rata banyaknya ART, selanjutnya dibagi rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga. Sementara untuk menentukan batas bawah, yaitu hasil dari batas atas dikali 50 persen.

Pertama, menentukan batas atas upah minimum. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, rata-rata konsumsi per kapita DKI Jakarta sebesar Rp2.336.249 pada tahun ini. Sementara, rata-rata banyaknya ART sebesar 3,43 dan rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga 1,44.

Jika hitungan tersebut menggunakan formula PP 36, batas atas upah minimum sebesar Rp5.564.815. Sementara batas bawah upah didapat dari hasil batas atas dikali 50 persen maka muncul nilai Rp2.782.622.

Masih dalam PP 36, formula pengupahan minimum menyesuaikan pertumbuhan ekonomi atau inflasi dikalikan batas atas dikurangi upah minimum tahun berjalan lalu dibagi batas atas dikurangi batas bawah, kemudian dikali dengan upah minimum tahun berjalan.

Berdasarkan data Kemnaker, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara tahun berjalan sebesar 2,07 persen pada 2021, sedangkan inflasi 1,14 persen, maka indikator yang digunakan yang paling tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07 persen.

Sementara, upah minimum tahun berjalan sebesar Rp4.416.186. Dengan formula ini didapat UMP DKI Jakarta sebesar Rp4.453.935 pada 2022.