Fitra tuding Jokowi lemah awasi anggaran pendidikan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai lemah dalam pengawasan anggaran pendidikan. Salah satunya muncul anggaran dobel di Dinas Pendidikan sebesar Rp 700 miliar.
"Memang ini tidak dianggap kerugian negara. Tetapi, sudah ada indikasi korupsi, mark up dan harus masuk ke ranah hukum. Tidak ada pemberantasan korupsi. Itu hanya lip service dari Jokowi saja," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (15/4).
Menurutnya, Jokowi seharusnya langsung meminta Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk memeriksa anggaran tersebut. Hal tersebut, kata Uchok, sangat jelas tidak adanya upaya Pemprov DKI dalam membenahi mental para pegawai yang korup.
"Ini kan untuk membenahi mental aparat yang korup. Kalau dibiarkan bisa saja terulang tahun depan. Dan Pemprov DKI tidak ada political will untuk pemberantasan korupsi," katanya.
Di Balai Kota, Jokowi membantah anggaran dobel itu telah dikorupsi. Menurutnya, anggaran yang dobel itu justru nantinya akan dibuat untuk perbaikan infrastruktur.
"Kan kita lock (kunci anggarannya). Jadi itu belum digunakan, makanya tidak perlu dibawa ke ranah hukum," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran untuk riset, khususnya di perguruan tinggi pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai Indonesia berpeluang besar untuk menjadi negara maju dan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah
Baca SelengkapnyaBeredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya