Fitra Anggap Kenaikan Harta Kekayaan Wagub DKI Rp2,4 Miliar Wajar

Merdeka.com - Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi berpandangan kenaikan nilai harta kekayaan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria wajar selama perolehannya jelas. Namun secara bersamaan, menurut Hadi, publik menyoroti kenaikan nilai kekayaan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Kenaikan ini memang menjadi pertanyaan publik terlebih, terlebih terjadi di masa pandemi. Kenaikan itu wajar jika sumbernya jelas, misal pendapatan gaji dan tunjangan," ucap Hadi kepada merdeka.com, Senin (13/9).

Hadi menuturkan, gaji pejabat publik di DKI dan nilai tunjangan kerjanya masih cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Dibandingkan menyoroti naik turunnya kekayaan satu pejabat publik, Hadi justru mengaku dilema dengan kenaikan nilai kekayaan seorang pejabat publik merangkap pebisnis.

Kendati pejabat publik tersebut patuh dan taat melaporkan harta kekayaannya ke KPK, nilai laporan tersebut masih bersifat bruto.

"Yang agak dilema adalah ketika pejabat tersebut memiliki bisnis, karena LHKPN itu merupakan kekayaan bruto pejabat," tandasnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menilai kondisi wajar atas penambahan harta kekayaan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Berdasarkan laporan harta kekayaan yang Riza laporkan ke KPK dalam periode 2019-2020 kekayaannya bertambah Rp2,4 miliar.

"Kekayaan itu kan ada aset bergerak dan tetap mungkin saja hal itu terjadi karena ada kenaikan harga aset berupa tanah atau bangunan yang beliau miliki," ucap Aziz kepada merdeka.com, Senin (13/9).

Politikus PKS itu juga mengatakan, tidak ada hal aneh bagi pejabat publik mengalami peningkatan aset, selama perolehannya dengan cara benar.

"Tidak masalah selama diperoleh dengan cara yang benar," tandasnya.

Diketahui, harta kekayaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meningkat sekitar Rp2,4 miliar selama pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id.

Riza Patria termasuk pejabat negara yang patuh dalam melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan terbaru periodik 2020, harta Riza mencapai Rp21,5 miliar.

Pada laporan 2019 saat masih menjabat anggota DPR, harta Riza sebesar Rp19,05 miliar. Artinya, dalam satu tahun pandemi Covid-19 dan menduduki jabatan Wagub DKI, kekayaan Riza meningkat lebih dari Rp2,4 miliar.

Dalam laporan terbarunya, Riza Patria tercatat memiliki enam bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi, Tangerang hingga Cianjur. Nilai tanah dan bangunan miliknya itu mencapai Rp18,66 miliar.

Untuk harta bergerak, Riza melaporkan dirinya memiliki tiga mobil yakni Toyota Vellfire tahun 2011, Honda Freed tahun 2015, dan Toyota Innova tahun 2018 dengan nilai mencapai Rp755 juta. Riza tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp506 juta. Dia tercatat tidak memiliki surat berharga.

Sementara kas atau setara kas lainnya yang dia laporkan senilai Rp416 juta. Terakhir, dia mencatat mempunyai harta lainnya senilai Rp1,3 miliar. Namun Riza tercatat memiliki utan sebesar Rp144 juta.

Berbeda dengan Riza yang hartanya naik selama pandemi, harta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan justru menurun selama pandemi Covid-19. Jika di tahun 2019 harta Anies sekitar Rp11 miliar, di tahun 2020 harta Anies turun menjadi sekitar Rp10,9 miliar.

Anies mengalami penurunan harta sebesar Rp149 juta.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggilan menyebut, selama pandemi, sebanyak 70,3 persen pejabat negara mengalami kenaikan harta. Sedangkan pejabat yang hartanya menurun sebanyak 22,9 persen. Sementara pejabat yang hartanya tetap 6,8 persen.

"Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, itu secara umum penyelenggara negara 70 persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar, Selasa (7/9).