Empat program Jokowi yang tak mulus

Merdeka.com - Jakarta adalah kota dengan permasalahan yang kompleks. Karenanya, banyak orang bilang, menjadi pemimpin ibu kota negara ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Hal ini pun dialami Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ).

Selama hampir tujuh bulan memimpin Jakarta, Jokowi memang sudah meluncurkan sejumlah program dan kebijakan. Namun, tidak semuanya mulus. Bahkan beberapa program andalan kini mengalami persoalan serius.

Apa saja program dan kebijakan Jokowi yang tak mulus itu?

Kartu Jakarta Sehat

Sebanyak 16 rumah sakit swasta di Jakarta memilih mundur sebagai peserta penyedia layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Alasannya, mereka merasa keberatan jika klaim asuransi yang diberikan pemprov terlalu kecil Rp 23 ribu, sementara mereka meminta klaim asuransi untuk tingkat provinsi Rp 50.000."Kita belum terima langsung, tapi kita perkirakan pasti akan terjadi," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Minggu (19/5).Pria yang akrab disapa Ahok tak menyalahkan langkah ke-16 rumah sakit itu. Tapi andai mereka bersabar, lanjut Ahok, pihaknya akan melakukan evaluasi kembali soal penerapan tarif klaim asuransi itu."Makanya kami minta jalankan dulu dua bulan, baru Sekitar Juni atau Juli baru evaluasi. Sehingga kita bisa katakan BPJS kesehatan tidak mungkin jalan di DKI," jelasnya.Mantan Bupati Belitung Timur ini menampik mundurnya enam belas RS dari KJS karena tidak siap. Atas problem ini, Ahok berjanji akan menyampaikan hasil ujicoba dari beberapa rumah sakit yang masih bertahan dengan besaran klaim asuransi Rp 23.000 itu,Berikut daftar RS yang mengundurkan diri :1. RS Satya negara2. RS Paru firdaus3. RS Islam Sukapura4. RS Husada5. RS Sumber Waras6. RS Thamrin7. RS Admira8. RS Bunfa Suci9. RS Mulya Sari10. RS Suka Mulya11. RS Port medical12. RS Puri mandiri kedoya13. RS Tria Dipa14. RS JMC15. RS Mediros16. RS Restu mulya

Normalisasi Waduk Pluit

Guna mengatasi banjir yang kerap terjadi di Ibukota saat hujan melanda, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan normalisasi Waduk Pluit. Pasalnya, waduk tersebut adalah tempat penampung air dari Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kanal Banjir Barat (KBB).Selama ini, banjir sering menimpa Jakarta, karena kedalaman Waduk Pluit tidak seperti semula sejak awal dibangun. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya tempat hunian warga yang ilegal berdiri di tepi waduk. Untuk itu, Jokowi memberikan fasilitas bagi warga yang tinggal di tanah negara tersebut untuk direlokasi ke Rusun. Tidak tanggung-tanggung, Rusun tersebut dipenuhi dengan berbagai fasilitas seperti tempat tidur, TV, Kulkas, dapur, meja kursi."Lebih baik digunakan untuk membuat Rusun. Lebih baik untuk mereka modal usaha. Atau lebih baik mereka dibelikan tempat tidur untuk mereka. Dibelikan meja makan untuk mereka. Kalau saya seperti itu," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/5).Namun, anehnya sebagian warga justru menolak untuk direlokasi dan justru meminta uang ganti rugi atau kerohiman. Selain itu, ada beberapa warga yang meminta ganti lahan.Tentu saja, Jokowi enggan memenuhi permintaan sebagian besar warga yang diduga ditunggangi mafia tanah di Waduk Pluit. Sebab, bagi Jokowi daripada memberi uang gani rugi atau lahan, lebih baik membangunkan Rusun full fasilitas bagi warga."Ganti rugi gimana. Itu tanah waduk, tanah waduk. Itu dulu air, karena ada sedimen menjadi ada tanahnya kemudian diduduki, itu harusnya air, bukan buat untuk rumah, jadi itu tanah negara," kata Jokowi.Bahkan, warga pun akhirnya mengadukan ke Komnas HAM karena warga merasa belum diajak berdialog dengan Pemprov mengenai rencana penggusuran. Laporan ke Komnas HAM sejak awal bulan lalu oleh sekitar 30-an warga Muara Baru, Jakarta Utara.Namun, Jumat (17/5) lalu akhirnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan rencana relokasi warga yang tinggal di Waduk Pluit kepada Komnas HAM. Usai pertemuan, baik Jokowi dan Komnas HAM sepakat akan kerjasama dalam proses penggusuran."Kami ingin memberikan solusi bagi warga sekitar Waduk Pluit. Kami akan bekerja sama dengan Komnas HAM," kata Jokowi di Kantor Komnas HAM.

Operasional Transjakarta

Empat operator bus Transjakarta yakni PT Trans Batavia, PT Jakarta Trans Metropolitan, PT Jakarta Mega Trans dan PT Mayapada Busway terancam gulung tikar. Hal ini karena Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 173 tahun 2010 tentang prosedur penetapan operator bus dengan sistem tender. Mereka pun lantas menggugat aturan tersebut.Dengan adanya lelang, Pemprov DKI dinilai tak menghiraukan hak proporsional milik keempat perusahaan tersebut yang sudah merelakan armada dan juga trayeknya untuk dijadikan Transjakarta.Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan empat perusahaan yang sudah merelakan armada dan juga trayeknya untuk dijadikan Transjakarta yang menggugat untuk lelang bus TransJakarta dibatalkan, merasa ketakutan kehabisan jatah."Mereka mau nuntut jangan ada tender, takut jatahnya habis. Mereka minta perpanjang, kalau ada masalah di Rencana Kegiatan Program Pembelajaran (RKPP) enggak boleh, kita enggak berani. Tapi RKPP bilang pergub ganti boleh, ya kita ganti aja kan kita butuh bus," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/5).Dengan penambahan armada bus dari konsorsium lama, mantan Bupati Belitung Timur itu tetap menginginkan harga termurah dengan mekanisme pembayaran per kilometer. Dengan penambahan armada, Ahok menyatakan dapat mengurangi headway TransJakarta. Dan setelah mendapati hal itu, Ahok menginginkan kota penyanggah seperti Depok, Tangerang dan Bekasi, dapat mengurangi tarif parkir."Makanya kita desak kantor dan mal parkir murah. Bekasi sudah rapat tadi siang. Mal Bekasi hanya bayar parkir 5 ribu seharian. Jadi, parkir di Mega Mal naik feeder, sampai ke jalur busway free," tuturnya.

Penggusuran di Klender

Dua hari lalu ratusan warga dari Buaran I Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur kembali memblokir Jalan I Gusti Ngurah Rai. Alasannya, menolak untuk digusur oleh  PT Graha Karisma. Ratusan warga yang merupakan pengrajin besi tua itu menilai, perusahaan bertindak sewenang-wenang dengan melakukan penggusuran. Penolakan tersebut berakibat pada kejadian brutal yakni memblokir dengan membakar ban di tengah jalan, juga menghentikan puluhan kendaraan dan bus Transjakarta. Bus dan mobil dilarang melintas di jalan tersebut.Demonstrasi ini berlangsung sejak pukul 07.30 WIB. Setelah berjalan satu jam, ratusan polisi dari Polres Jakarta Timur tiba di lokasi.Perwakilan warga Madura di Jakarta H Mukhlis mengatakan, harapan masyarakat Kampung Sumur yang menolak penggusuran hanya agar diberikan lahan untuk tempat tinggal dan berusaha."Intinya kami hanya mohon lahan saja dari 9,5 hektare yang ada di sana karena memang kami tahu tanah itu belum jelas kepemilikannya," kata H Mukhlis di Jakarta, Sabtu (18/5).Mukhlis menjelaskan, mereka sudah menempati lahan tersebut selama sekitar 32 tahun dan bukan hanya warga Madura tapi juga dari berbagai suku tinggal di sana. Menurut dia, warga sudah pernah duduk bersama dengan pihak PT GCK yang mengklaim tanah tapi tidak menghasilkan kesepakatan.Sekitar dua bulan terakhir dikeluarkan imbauan dari Wali Kota Jakarta Timur untuk mengeksekusi lahan dengan menggusur warga, namun diprotes warga.