Duduki tanah negara, warga Kalijodo tak akan diberi uang kerahiman

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, tidak main-main menertibkan lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara. Demi membebaskan lahan hijau itu, Ahok, sapaan Basuki, sudah memerintahkan Wali Kota Jakarta Utara untuk memberikan surat pemberitahuan pertama (SP1) kepada warga setempat.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemprov DKI sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Ahok mengaku lebih taat kepada konstitusi ketimbang preman-preman hingga warga Kalijodo yang terus melayangkan penolakan.

"Ya tugas saya melaksanakan konstitusi. Masih inget enggak dulu kampanye orang marahin saya? Saya taat sama ayat konstitusi, ribut orang," tegas mantan politisi Gerindra ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/2).

Dia juga menegaskan tidak akan memberikan uang kerohiman sebagaimana yang diminta oleh warga. Sebab, katanya, lahan yang selama ini ditempati mereka adalah lahan negara dan berada di jalur hijau.

Kompensasi berupa rusun untuk warga dinilai Ahok telah cukup adil. Selain rusun, Ahok juga akan memberikan Kartu Jakarta Pintar kepada anak-anak yang tinggal di rusun.

Ditambah lagi, Ahok juga menawarkan pekerja seks komersial (PSK) Kalijodo pekerjaan baru hingga pemberian pelatihan keterampilan di panti sosial. "Enggak ada kompensasi apa-apa, kalau mau makan saya kasih. Kalau anak mau sekolah saya kasih KJP," jelas mantan politisi Gerindra ini.