Drama panjang Perda Reklamasi, Sanusi, Sunny, dan korupsi

Merdeka.com - Niat Pemprov DKI Jakarta mereklamasi teluk Jakarta tampaknya menemui jalan bantu. Sebabnya, dua peraturan daerah yang menjadi payung hukum reklamasi 17 pulau itu justru dihentikan pembahasannya oleh legislatif.

Seperti diketahui, untuk memuluskan mega proyek reklamasi, Pemprov DKI dan DPRD tengah membahas Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K). Pembahasan itu sudah dilakukan pada Maret 2015 lalu.

Dalam pembahasannya, sempat alot karena salah satu pasal di raperda Tata Ruang, eksekutif menambahkan kontribusi pengembang menjadi 15 persen di luar yang sudah ditetapkan aturan sebelumnya. Saling negosiasi terjadi hingga akhirnya dua raperda itu belum juga diketok di paripurna karena tidak pernah quorum.

Di tengah terkatung-katungnya dua raperda itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium aroma korupsi. Benar saja, dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan, tertangkaplah Mohammad Sanusi, anggota Balegda tengah menerima suap Rp 1 miliar. Suap itu ternyata dari Agung Podomoro Land, salah satu pengembang yang ikut dalam proyek reklamasi.

"Ini merupakan pemberian kedua pada MSN," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jumat (1/4).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, kasus ini bisa dikategorikan sebagai kasus korupsi besar. Di mana sebuah perusahaan mencoba mempengaruhi pembuat kebijakan untuk kepentingan sempit. "Ini kasus yang bisa dikategorikan grand corruption. Karena dari awal kami berlima ingin menyasar korupsi besar yang melibatkan swasta," kata Laode.