DPRD tolak usulan Jokowi soal kenaikan tarif parkir

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta menolak usulan kenaikan tarif parkir on street (di badan jalan) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana berdalih, usulan kenaikan tarif parkir memberatkan warga di tengah melambungnya harga sembako dan tarif angkutan umum.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Namun di satu sisi ketersediaan angkutan umum belum memadai. Ini jelas memberatkan warga," jelas Triwisaksana di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (15/7).

Pria yang akrab disapa Sani ini menambahkan, tarif parkir belum saatnya dinaikkan. Terlebih saat ini sarana dan prasarana untuk warga belum memadai serta belum nyaman.

"Hal lain yang harus disiapkan adalah layanan asuransi. Jika terjadi suatu hal terhadap kendaraan warga harus ada yang bertanggung jawab. Kenaikan tarif parkir harus disertai kompensasinya," terang Sani.

Politikus PKS ini menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan pembahasan kenaikan tarif parkir usulan Jokowi. "Setelah Lebaran mungkin baru akan kita bahas," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi akan menaikkan tarif parkir on street sampai empat kali lipat dalam rangka mengurangi kemacetan Jakarta. Artinya, tarif parkir yang semula Rp 1.500 - Rp 2.000 menjadi Rp 8.000.

Jokowi tak takut kebijakannya akan ditentang. Dia yakin justru orang-orang yang memiliki mobil akan kapok menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian. "Ya biar orang gak pakai mobil," ujar Jokowi. (mdk/has)