DPRD Minta Pemprov DKI Serius Atasi Banjir Manfaatkan Dana PEN untuk Pembebasan Lahan

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta berharap keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir dengan optimalisasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembebasan lahan bantaran sungai.

Hal itu karena, kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Jakarta, Jumat, pihaknya hingga kini belum melihat adanya kesigapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menangani banjir seperti yang tertera dalam evaluasi laporan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2021.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus bergerak cepat dengan diberikannya kembali perpanjangan waktu oleh pemerintah hingga Juni 2022. Sebelumnya tenggat penggunaan dana PEN sekitar Rp1,1 triliun untuk penanganan banjir telah berakhir di Maret 2022.

"Bulan lalu masih tersisa anggaran Rp371 miliar. Padahal sudah ada toleransi dari pusat yang awalnya diperpanjang sampai Maret, sekarang diperpanjang sampai Juni. Mudah-mudahan cepat direalisasikan. Jangan sampai tak selesai lagi," ujar dia.

Ida menjelaskan, hingga tenggat waktu pertama penggunaan dana PEN, Dinas SDA hanya berhasil menyerap Rp764,5 miliar atau masih tersisa sebesar Rp371 miliar. Dalam menggenjot penyerapan, Komisi D menyarankan Dinas SDA menggandeng sejumlah pihak untuk membantu proses pembebasan lahan.

Mereka adalah Dinas Perumahan dan Badan Pertanahan Nasional DKI, sampai ke tingkat kejaksaan agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari.

"Kendalanya ada nego harga yang belum selesai. Harapan kami ada komunikasi yang baik. Atau kalau kendalanya harga, kita kan bisa duduk bersama. Atau ada kompensasi, mereka ditempatkan di Rumah Susun. Kalau ada surat yang bermasalah konsinyasi dititipkan di pengadilan," ucap Ida.

Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan sisa dana PEN Rp371 miliar telah digunakan untuk pembebasan lahan di Cawang dan Rawajati sebesar Rp105 miliar. Sementara sisanya akan dikebut hingga Juni 2022.

"Saat ini sampai April baru Rp105 miliar. Jadi masih sisa sekitar Rp270 miliar. Kami sedang berproses, dana masih bisa dipakai. Kita akan membuat 'timeline' (jadwal) yang baru, mudah-mudahan bisa memanfaatkan dana tersebut optimal," tuturnya.