DPRD duga kebijakan larangan motor cuma akal-akalan Ahok

Merdeka.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Sanusi mengatakan, pelarangan sepeda motor memang masuk dalam salah satu rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Kebijakan ini dinilai Basuki Tjahaja Purnama tepat untuk mengurangi macet.

Dalam dokumen RPJP, kebijakan ini ada di urutan ketiga dan berdampingan dengan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP), Terminal Elektronik Parkir (TEP) dan sebagainya. Sedangkan untuk urutan pertama sebagai solusi mengurai macet adalah penyediaan transportasi massal dan penambahan ruas jalan yang saat ini perbandingannya 0,1 persen dari pertumbuhan jalan.

"Ketiga aturan itu tidak boleh diubah penerapannya. Artinya, dalam pembatasan, Ahok harus dahulukan penyediaan transportasi massal. Kalau penambahan jalan memang butuh waktu. Tapi tetap tidak bisa dibalik pelarangan dulu baru penyediaan transportasi massal," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/1).

Sanusi menilai kebijakan yang Ahok mengurangi kendaraan bermotor agar kawasan Jl Sudirman, Thamrin dan Medan Merdeka termasuk di Balai Kota tak jadi sasaran pendemo yang sering membawa kendaraan roda dua itu. Dia yakin alasan Ahok menyebut untuk mengurangi angka kecelakaan cuma akal-akalan.

"Jakarta banyak orang pintar. Apa kecelakaan sering terjadi di kawasan larangan sepeda motor sekarang ini? Apa mengurangi kepadatan? Jelaskan lebih detail maksud dan tujuan pembatasan agar masyarakat kecil tidak merasa diintimidasi," tutup Sanusi.