DPRD DKI yakin singkatnya pembahasan KUA-PPAS tak rentan korupsi

Merdeka.com - Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 tengah dibahas di DPRD DKI Jakarta. Bila sudah rampung akan segera disahkan menjadi APBD DKI 2016 pertengahan Desember mendatang.

DPRD yakin, pembahasan KUA-PPAS tak akan membuka peluang pada praktik korupsi. Sebab sebelum dibahas, sudah dilakukan penyisiran secara detail.

"Oh enggak dong, ini beda, kalau KUA-PPAS yang sekarang diperiksa sampai satuan tiga," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/12).

Menurutnya, selama ini kerja Banggar DPRD DKI telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dia mencontohkan pembahasan KUA-PPAS yang sudah dilakukan sejak dua bulan ke belakang sebelum adanya perubahan.

"Kan kemarin kita pembahasan udah bahas dua bulan tuh. Anggarannya kan enggak berubah, dua bulan kita bahas tuh, anggarannya tetap Rp 66 triliun tinggal isinya yang mengalami pergeseran. Nadi geser kenapa karena enggak ada program baru," jelasnya.

Seperti diketahui, Peneliti ICW Abdullah Dahlan mengatakan, APBD DKI tahun ini akan rentan dengan anggaran siluman karena waktu pembahasan yang terlalu singkat.

"Ruang pembahasan terlalu singkat. Kita khawatirkan rentan praktik transaksional. Rentan disusupi program siluman," kata Abdullah.

Abdullah menambahkan jika melihat Permendagri 52 Tahun 2015, pengesahan Perda APBD 2016 harus dilakukan satu bulan sebelum tahun anggaran baru.

"Dan ini mengancam akan berjalan tugas pokok fungsi pelayanan publik dan pembangunan juga akan mengalami keterlambatan. Akan banyak efek domino," pungkasnya.