DPRD DKI targetkan 2017 seluruh Jakarta UN berbasis komputer
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bersama dengan anggota Komisi E melakukan peninjauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2016 tingkat SMP. Peninjauan dilakukan di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 1 Jakarta Pusat.
Berdasarkan pantauan anggota dewan, pelaksanaan UN berjalan dengan lancar dan tertib. Walaupun penyelenggaraan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, Prasetyo mengharapkan pada 2017 pelaksanaan UN sudah berbasis komputer sepenuhnya.
"Ya Alhamdulillah ujian nasional ini saya berkunjung ke SMP 4 dan SMP 1. Saya melihat pelaksanaan UN sangat tertib. Harusnya 2017 sudah komputer, karena anggaran DKI banyak. Kalau dipakai yang betul pasti betul," katanya di SMP Negeri 1, Jakarta, Selasa (10/5).
Dalam peninjauan ini, politisi PDI Perjuangan ini juga mendapatkan laporan adanya siswa yang mengundurkan diri dari ujian. Namun pengunduran ini alasannya karena ada keperluan keluarga, bukan permasalahan sekolah.
"Saya pertanyakan hanya di SMP 1, jumlah murid 280 tetapi ada satu murid mengundurkan diri atas permintaan sendiri karena urusan keluarga. Dan itu sudah di data lama lima bulan sebelumnya dan mereka meminta tidak ikut melaksanakan UN," terangnya.
Namun secara keseluruhan, Prasetyo mengungkapkan, persiapan UN telah berjalan dengan baik. "Dari keseluruh ini saya melihat Jakarta semakin membaik UN nya mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik," tutupnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaProses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca Selengkapnya