DPRD DKI Tagih Audit Keuangan Formula E

Merdeka.com - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gilbert Simanjutak menuding ada kesewenangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan Formula E. Dugaan itu muncul karena sepengetahuannya belum ada audit keuangan terkait penyelenggaraan Formula E.

"Dalam rapat evaluasi P2APBD (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) minggu lalu, jelas terungkap bahwa audit tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan tidak ada kantor akuntan yang baik yang bersedia mengaudit," kata Gilbert dalam keterangan resminya, Rabu (7/9).

Gilbert juga menyinggung perubahan anggaran penyelenggaraan Formula E. Sebagai informasi, terdapat dua MoU (nota kesepahaman) penyelenggaraan Formula E antara pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pihak operator Formula E (FEO). Pertama, MoU pada 2019 di New York yang dilakukan Anies dengan pihak FEO. Kedua, MoU yang dilakuka PT Jakpro pada 2021 di Singapura.

Berharap Anies Buka-Bukaan di KPK

"MoU yang dibuat di New York lalu direvisi di Singapura tidak pernah diberikan Jakpro ke DPRD. Ini sudah berlebihan. Adanya tambahan bayaran Rp90 miliar juga tidak pernah dibuka dalam rapat. Banyak sekali penyelewengan wewenang dalam pelaksanaan Formula E," jelas Gilbert.

Dalam kesempatan yang sama, dia berharap pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memberikan kejelasan terhadap pengelolaa keuangan pelaksanaan Formula E.

"KPK diharapkan mampu mengungkap banyaknya maladministrasi yang terjadi dan KPK diharapkan mengerti aturan yang ada sebagai dasar mengetahui adanya keputusan gubernur yang melampaui wewenang. Kesewenang-wenangan ini diharapkan juga ditemukan dalam bentuk rupiah," kata Gilbert.