DPRD DKI Soal Gangguan PPBD: Jangan Sampai Mimpi Siswa Sekolah di Negeri Pupus

Merdeka.com - Sejumlah pengakses website pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 mengeluhkan sulitnya mengakses situs tersebut. Hal ini mendapat sorotan DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menilai Pemprov DKI yang tidak belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya soal gangguan yang kerap terjadi pada saat PPDB.

"Seharusnya Pemprov DKI sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dan belajar dari pengalaman," kata Anggara saat dikonfirmasi, Senin (7/6).

Anggara menilai gangguan-gangguan semacam server sudah seharusnya bukan menjadi suatu kesalahan yang selalu terulang setiap tahun. Apalagi jika dilihat dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DKI Jakarta harusnya bisa menyelesaikan masalah tersebut.

"Permasalahan IT seharusnya bisa ditangani dengan baik apalagi Pemprov DKI punya Jakarta Smart City dan TGUPP, yang memungkinkan mereka untuk memberikan saran dan supervisi pelaksanaan PPDB sehingga permasalahan sama tidak berulang," sebutnya.

Bahkan, Anggra mengungkapkan bila dirinya sejak pagi sudah banyak menerima aduan dari posko pendaftaran PPBD yang diinisiasi oleh partainya.

"Saya juga menerima aduan terkait permasalahan captcha web pendaftaran yang tidak valid. Berdasarkan pantauan, salah satu penyebabnya adalah periode pendaftaran berbagai jenjang yang dibuka dalam waktu serentak, sehingga terjadi error dimana-mana," terangnya.

Atas ganguan ini, Politikus PSI tersebut meminta agar Pemprov DKI segera memperbaiki gangguan yang ada dengan memperkuat basis server hingga tenaga IT.

"Jangan sampai mimpi anak Jakarta untuk bersekolah di sekolah negeri pupus hanya karena Pemprov DKI tidak memperbaiki sistem teknologi informasi yang mereka punya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menyebutkan pihaknya sampai saat ini telah menemukan dua masalah dalam pelaksanaan hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 di DKI Jakarta.

Teguh menjelaskan masalah pertama terkait server down akibat banyaknya para calon siswa yang mendaftar pada hari pertama. Banyak orangtua yang berlomba untuk mendaftarkan putra-putrinya terlebih dahulu, agar menghindari kuota penuh.

"Sudah ada dua temuan yang paling menonjol, pertama kemampuan server dalam mengatasi tingginya traffic pendaftaran sehingga orangtua mengalami kesulitan untuk mengakses laman pendaftaran," kata Teguh saat dikonfirmasi, Senin (7/6).

Dia pun memastikan bila kesulitan mendaftar para siswa bukan karena faktor permasalahan internet yang kurang memadai. Akan tetapi, karena sarver yang down akibat banyaknya akses yang dilakukan secara bersamaan.

"Pastinya bukan karena leletnya internet dari pihak orangtua karena infrastruktur internet jakarta sangat memadai," terangnya.

Masalah kedua, lanjut Teguh, adanya keluhan dari orang ua murid terkait kolom asal sekolah yang tidak kunjung muncul. Menurut dia, hal ini juga menghambat proses pendaftaran yang dilakukan orangtua murid.

"Kedua, ada keluhan dari orang tua siswa terkait kolom asal sekolah yang tidak kunjung muncul," ujarnya.

Dua masalah itu yang ditemukan Ombudsman DKI, kata Teguh, merupakan suatu masalah klasik yang sudah pernah terjadi pada pelaksanaan PPDB dua tahun lalu.

"Disdik DKI harus segera menyiapkan mitigasi agar problem ini bisa segera diantisipasi," imbaunya.