DPRD DKI sindir konsep mal untuk PKL ala Jokowi
Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun mal khusus Pedagang Kali Lima (PKL) yang dipaparkan dalam Rencana Program Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 mendapat kritik oleh DPRD. Pasalnya, Pemprov DKI diminta untuk melakukan kajian terlebih dahulu agar tidak berbenturan dengan rencana perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Untuk membangun mal khusus untuk PKL harus melakukan studi yang mendalam dan komprehensif, karena kontradiktif dengan rencana perluasan RTH," ujar perwakilan Fraksi Hanura Damai Sejahtera, Muhammad Guntur, saat pembacaan pandangan fraksi tentang RPJMD 2013-2017 dalam rapat sidang paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (7/3).
Menanggapi kritikan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah memanggil para pengelola mal untuk melakukan kalkulasi. Salah satunya Mal Taman Anggrek dapat menjadi percontohan.
"Nah, kita lagi bikin Senayan City bisa gak? Emporium Pluit Village. Nah yang di Casablanca nanti Ciputra. Kita lagi nego," tegas Ahok.
Tapi, kata Ahok, saat ini dirinya masih fokus penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk penataan taman.
"Negonya setahap demi setahap," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.
Baca SelengkapnyaPKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca Selengkapnya