Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap membantu para pencari suaka di di Kalideres, Jakarta Barat. Pasalnya hingga kini, pemerintah pusat dan United Nation Comissioner Refugees (UNHCR) belum memiliki solusi bagi pencari suaka.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta menghentikan bantuan kepada pencari suaka sejak 31 Agustus 2019 lalu. Walaupun bantuan dihentikan, namun para pencari suaka masih banyak yang bertahan. Gubernur DKI Anies Baswedan masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.

"Secara kemanusiaan pemdà harus membantu sampai adanya penempatan mereka oleh UNHCR," kata Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman kepada merdeka.com, Kamis (5/9).

Namun, dia juga mendesak, pemerintah pusat dan UNHCR mencari jalan keluar terkait permasalahan pencari suaka ini. Mengingat bantuan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta itu hanya karena kemanusiaan saja, dan bukan tanggung jawab.

"Pemda sifatnya hanya membantu karena kemanusiaan saja. Pemerintah pusat dan UNHCR segera melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya," tutup Prabowo.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah meminta semua pihak memaklumi keadaan pencari suaka yang masih bertahan di gedung Eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat. Meski, seharusnya mereka sudah dipindahkan sejak 1 Agustus 2019.

Dia menjelaskan, pemindahan tetap dilakukan, namun secara bertahap dan tanpa paksaan.

"Perpres 165 dan surat edaran Mendagri bahwa penanganan pengungsi itu adalah penahanan kemanusiaan. Jadi tidak boleh ada tindak kekerasan pemaksaan," ungkap Saefullah di Balaikota, Jakarta, Selasa (3/9).

Lagipula, dia menegaskan, hal ini adalah wewenang dari pemerintah pusat dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Karena tak bisa dipaksa, maka pihak UNHCR harus perlahan membujuk pencari suaka untuk mau pindah.

"Sehingga, UNHCR perlu waktu meyakinkan mereka bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk konsumsinya itu terbatas. Teknis berikutnya kita serahkan ke UNHCR," ujarnya.

Saefullah menambahkan, UNHCR pun sempat meminta perpanjangan waktu. Tapi, hal itu sangat tergantung dengan situasi di lapangan.

"Kesepakatan tetap 31 (Agustus), tapi ya, situasi lapangan berbeda. Kita tidak bisa paksakan kalau belum ada alternatif bagi mereka. Semua pihak saya rasa harus maklumi," tutupnya.