DPRD DKI ogah-ogahan bahas Raperda budaya Betawi

Merdeka.com - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengembangan dan pelestarian budaya Betawi telah dikirimkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta ke DPRD. Salah satu poin dalam raperda itu adalah, seluruh gedung pemerintahan sampai hotel berbintang wajib aksen budaya Betawi.

Tapi hingga kini, usulan itu belum digubris DPRD. Hal ini sangat disayangkan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Tatang Hidayat, yang menilai keberadaan Perda itu sangat penting untuk melestarikan budaya Betawi.

"LKB bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggagas penyelenggaraan Kongres Kebudayaan pada tahun 2011 yang antara lain melahirkan rekomendasi kepada Pemrov DKI agar menerbitkan Perda sebagai turunan dari UU No 29 tahun 2007," terang Tatang di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/7).

Tatang menambahkan, Raperda sudah dua tahun di tangan DPRD. Tapi hingga kini, kelanjutannya tak lagi terdengar.

"Hampir dua tahun proses ini berjalan tapi belum ada tanda tanda untuk dibahas apalagi disahkan. Ini bukan lantaran egois primordial, namun penegakan konstitusi dan pembentukan karakter," tambah Tatang.

Perda menjadi salah satu dasar kekuatan Pemrov DKI dalam memproses pelestarian seni budaya Betawi. Tatang yakin, dengan adanya Perda itu kebudayaan Betawi dapat dilestarikan sesuai cita-cita dan keinginan Gubernur Jokowi.

"Untuk itu pemprov harus diberikan keleluasaan yang terukur melalui kekuatan hukum Perda. Saya berharap ini segera disahkan sebelum Pemilu 2014. Mengingat kebutuhan dan tindakan pengamanan terhadap seni budaya betawi yang telah menjadi identitas warga Jakarta ini," jelas Tatang.

"Perda ini adalah langkah konkret dalam membentuk karakter masyarakat Jakarta yang berbudaya," tandasnya.