Merdeka.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menganggap instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tidak bisa jadi acuan mencopot satu kepala daerah karena melanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono sepakat jika instruksi tersebut sebagai peringatan bagi seluruh kepala daerah.

Namun, Mujiyono mengatakan, pencopotan kepala daerah tidak bisa secara otomatis diputuskan hanya merujuk Instruksi tersebut.

"Kaitannya dengan akan dicopot, dilihat dulu Undang-Undang ada enggak aturan yang memperbolehkan itu. Kan kepala daerah hasil Pilkada," katanya, Jumat (20/11).

Politikus Demokrat itu menuturkan penerapan protokol kesehatan wajib ditaati oleh kepala daerah. Sehingga, menurutnya wajar jika Mendagri menerbitkan instruksi karena dianggap protokol kesehatan di berbagai daerah, khususnya di Jakarta mulai longgar.

Di sisi lain, Mujiyono mengingatkan, acara keramaian pada maulid tidak membuat Pemprov atau aparat penegak hukum melarang acara tersebut. Terpenting, menurutnya ketentuan protokol kesehatan untuk menekan penularan Covid-19 terlaksana dengan disiplin.

"Itu sebagai warning menurut saya, warning agar kelak di kemudian hari tidak terjadi seperti itu. Emang boleh kegiatan maulid dilarang? kegiatan maulid enggak boleh di larang, maulid ikuti aturan-aturan, jumlah dibatasi," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI patuh atas segala aturan yang mengatur tentang protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Riza juga mengatakan komitmen DKI mematuhi instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pencopotan kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

"Pokoknya kami patuh pada aturan dan ketentuan. Negara ini negara hukum, punya aturan dan ketentuan. Ada UUD, UU, ada peraturan-peraturan lain. Prinsipnya kita patuh dan taat pada peraturan UU," ujar Riza di Balai Kota, Kamis (19/11).

Politikus Gerindra itu enggan menanggapi lebih lanjut atas penerbitan instruksi tersebut.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tanpa adanya instruksi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bisa saja mencopot satu kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Dasar pencopotan menurut Trubus adalah Undang-Undang Karantina Wilayah.

"Jadi sebenarnya pakai Undang-Undang Karantina Wilayah juga bisa. Ini hanya menguatkan saja sifatnya," kata Trubus, Jumat (20/11).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19. Dalam instruksinya, Mendagri juga mengingatkan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya sebagai kepala daerah.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal, Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas kabinet Senin, 16 November 2020 lalu di Istana Merdeka Jakarta. Seperti diketahui dalam rapat kabinet itu, kepala negara menegaskan tentang pentingnya konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.

Seperti diketahui pandemi Covid-19 ini merupakan bencana nonalam yang bersifat global dan nasional sehingga untuk dapat mengendalikan pandemi dan dampak sosial, ekonomi, di mana selama lebih kurang 8 bulan Pemerintah Pusat, 34 Pemerintah Provinsi, 315 Pemerintah Daerah Kabupaten, 93 Pemerintah Daerah Kota serta seluruh elemen nonpemerintah dan masyarakat telah bersama-sama bekerja keras mengatasi persoalan bangsa ini," kata Safrizal di Jakarta, Rabu (18/11).

Untuk menangani Covid-19 dan dampaknya, kata Safrizal, Pemerintah Pusat dan daerah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan, baik itu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. Berbagai langkah juga telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat, di antaranya upaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan.

"Demikian juga telah dilakukan upaya meningkatkan kapasitas 3T (Testing, Tracing, dan Treatment)," katanya.

Tidak hanya itu, sambung Safrizal, beberapa daerah juga telah menetapkan strategi, di antaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mencakup pencegahan terjadinya kerumunan berskala besar. Menurutnya, dalam instruksi itu Mendagri mengingatkan para kepala daerah untuk menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur terutama tenaga dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri, TNI dan relawan serta berbagai elemen masyarakat yang telah bekerja keras menanggulangi Covid-19.

"Maka dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran Covid-19 dan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah," ujarnya.

Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 ini, kata Safrizal, tentunya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-6 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.