Merdeka.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi meminta Dinas Pertamanan dan Pemakaman memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme di taman pemakaman umum (TPU). Bahkan mereka harusnya dijerat sebagai pelaku pidana.

"Pemakaman untuk warga miskin harus digratiskan dengan menunjukkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Kalau ada pungli dan premanisme, saya minta dibawa ke polisi," kata Sanusi, Jakarta, Rabu (30/3).

Selain itu, Sanusi juga mengharapkan Pemprov DKI untuk gencar mensosialisasikan program pemakaman gratis bagi keluarga miskin (gakin). Dia minta sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan memasang spanduk atau papan pengumuman permanen di masing-masing TPU.

"‎Saya minta ada sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan makam gratis ini. Jangan seperti ini, karena kami mau kunjungan, spanduk makam gratis baru dipasang," ujar Politisi Gerindra itu.

‎"Sosialisasi ke media massa harus digencarkan agar seluruh masyarakat tahu ada pelayanan ini. Apalagi program pemakaman gratis ini sudah ada sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo," tambahnya.

Menurut Sanusi, pemakaman gratis bagi warga miskin sudah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 875 ribu untuk setiap mayat.

"Dana itu untuk kebutuhan pemakaman mulai dari pengkafanan dan biaya mandi jenazah, ambulans, tenda, kursi, sampai sound system‎," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Siti Hasni mengaku siap menjatuhkan sanksi tegas terhadap pegawainya yang ketahuan melakukan pungli di pemakaman.

"Selain sanksi administrasi, tentu kita bawa ke jalur hukum. Kami sudah bekerjasama dengan lima polres," ujar Hasni.