DPRD DKI masih ngotot interpelasi Jokowi soal KJS
Merdeka.com - Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) masih terus dipermasalahkan DPRD. Walaupun pengusulnya berkurang, sejumlah anggota DPRD masih tetap ngotot untuk mengajukan hak interpelasi.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede mengakui jika awalnya yang mengajukan hak interpelasi terhadap Jokowi berjumlah 32 anggota dewan.
"Ada 32 orang, sekarang sudah berkurang," ujar Mangara di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (3/6).
Walaupun telah berkurang, bukan berarti pengajuan interpelasi KJS ala Jokowi dalam keadaan masuk angin. Interpelasi terus jalan dan bakal menanyakan soal KJS terhadap pihak eksekutif.
Menurut Mangara, adapun interpelasi bisa diajukan jika jumlah anggota dewan yang mengajukan minimal berjumlah 15 anggota dan lebih dari satu fraksi.
"Syaratnya 15 orang, lebih dari 1 fraksi. Sekarang masih di atas 15, kalau Demokrat masih, berarti (pengajuan interpelasi) masih," jelas Mangara.
Terkait kelanjutan interpelasi, Mangara menambahkan masih menunggu rapat evaluasi antara Dinas Kesehatan dengan Komisi E DPRD. Setelah ada kesimpulan dari Komisi E maka hasilnya akan dibawa ke badan musyawarah (Bamus) DPRD.
"Lanjut ke bamus, bisa menolak (selesai), kalau diterima dijadwalkan paripurna. Rapat paripurna bisa berjalan kalau lebih dari setengah. Dan persyaratannya interpelasi lanjut, setengah dari yang hadir menyetujui. Kalau sudah oke, itu baru interpelasi dewan. Setelah itu dipanggil gubernur, selesai," jelasnya.
Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ala Jokowi mendapat sorotan tajam dari sejumlah anggota dewan, khususnya Partai Demokrat. Program KJS ini digulirkan dinilai tanpa ada kesiapan yang matang dari pihak pemprov dan rumah sakit sebagai pelaksananya. Tidak sedikit rumah sakit yang melayani pasien KJS keberatan dengan sisten INA CBGs yang diterapkan dalam program KJS.
(mdk/tts)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaZulhas: Pak Jokowi PAN Banget, PAN Ya Jokowi Banget
Saat ditanyakan apakah Jokowi juga diberikan KTA sebagai kader PAN, Zulhas tak menjawab tegas.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya