DPRD DKI masih ngotot interpelasi Jokowi soal KJS

Merdeka.com - Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) masih terus dipermasalahkan DPRD. Walaupun pengusulnya berkurang, sejumlah anggota DPRD masih tetap ngotot untuk mengajukan hak interpelasi.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede mengakui jika awalnya yang mengajukan hak interpelasi terhadap Jokowi berjumlah 32 anggota dewan.

"Ada 32 orang, sekarang sudah berkurang," ujar Mangara di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (3/6).

Walaupun telah berkurang, bukan berarti pengajuan interpelasi KJS ala Jokowi dalam keadaan masuk angin. Interpelasi terus jalan dan bakal menanyakan soal KJS terhadap pihak eksekutif.

Menurut Mangara, adapun interpelasi bisa diajukan jika jumlah anggota dewan yang mengajukan minimal berjumlah 15 anggota dan lebih dari satu fraksi.

"Syaratnya 15 orang, lebih dari 1 fraksi. Sekarang masih di atas 15, kalau Demokrat masih, berarti (pengajuan interpelasi) masih," jelas Mangara.

Terkait kelanjutan interpelasi, Mangara menambahkan masih menunggu rapat evaluasi antara Dinas Kesehatan dengan Komisi E DPRD. Setelah ada kesimpulan dari Komisi E maka hasilnya akan dibawa ke badan musyawarah (Bamus) DPRD.

"Lanjut ke bamus, bisa menolak (selesai), kalau diterima dijadwalkan paripurna. Rapat paripurna bisa berjalan kalau lebih dari setengah. Dan persyaratannya interpelasi lanjut, setengah dari yang hadir menyetujui. Kalau sudah oke, itu baru interpelasi dewan. Setelah itu dipanggil gubernur, selesai," jelasnya.

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ala Jokowi mendapat sorotan tajam dari sejumlah anggota dewan, khususnya Partai Demokrat. Program KJS ini digulirkan dinilai tanpa ada kesiapan yang matang dari pihak pemprov dan rumah sakit sebagai pelaksananya. Tidak sedikit rumah sakit yang melayani pasien KJS keberatan dengan sisten INA CBGs yang diterapkan dalam program KJS.