Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI Lihat Langsung Pembangunan IKN, Apa Tujuannya?

DPRD DKI Lihat Langsung Pembangunan IKN, Apa Tujuannya? Ilustrasi Ibu Kota Negara baru. ©Ugm.ac.id

Merdeka.com - DPRD DKI mengunjungi pembangunan ibu kota negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rombongan DPRD DKI juga bertemu dengan DPRD Kalimantan Timur.

Anggota Pansus Jakarta, Abdul Aziz mengatakan pihaknya menanyakan update pembangunan IKN ke anggota DPRD Kaltim. Menurut Aziz, mereka mengaku tidak mengetahui secara jelas perkembangannya.

"Bahkan DPRD di sana bilang belum ada sinkronisasi dari pemerintah pusat, antara Kementerian Dalam Negeri, dari sisi Bappenas, BPN, dan sebagainya. jadi ini benar-benar masih enggak tergambar mereka sendiri," ujar Azis kepada wartawan, Kamis (28/7).

Aziz bersama enam orang yang tergabung dalam Pansus Jakarta usai tidak menjadi ibu kota ini menyampaikan, tujuan keberangkatan Pansus yaitu untuk meyakinkan diri bahwa ibu kota negara sedang diproses atau cepat diproses.

Sebab, kata Aziz, semakin cepat diproses, semakin cepat juga persiapan yang harus dilakukan DKI dalam menyusun pembangunan Jakarta.

Namun, saat mendapatkan penjelasan dari anggota DPRD Kalimantan Timur yang dinilai tidak cukup memuaskan, Aziz berpandangan bahwa pemerintah pusat memang belum siap mengerjakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara.

"Berarti belum siap juga ternyata pemerintah pusat untuk pemindahan IKN ini. Ini jadi catatan buat kami. Dan kami juga tidak ingin percaya dari sebuah cerita, kami ingin langsung melihat di lapangan," ujarnya.

Pansus ini dibentuk pada awal Juni 2022. Pansus ini akan ikut menyusun aturan kekhususan Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke Kaltim.

"Ada hal yang perlu disampaikan ke masyarakat dalam kasus ini banyak permasalahan di dalamnya, misalnya tentang IKN, bagaimana kekhususan Jakarta ke depan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin di gedung DPRD DKI.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.

Baca Selengkapnya
TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024

TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024

Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya