Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI Fraksi PAN Nilai Rencana Pembongkaran Jalur Sepeda Tidak Bijak

DPRD DKI Fraksi PAN Nilai Rencana Pembongkaran Jalur Sepeda Tidak Bijak Jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman. ©2021 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Rencana ini buntut dari polemik jalur road bike atau sepeda balap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Farazandi Fidinansyah menilai rencana pembongkaran jalur sepeda permanen itu tidak tepat.

"Jika setiap ada polemik terkait kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas transportasi di Jakarta solusinya dibongkar, ini kami anggap tidak bijak," katanya, Kamis (17/6).

Menurut Farazandi, semestinya solusi yang diambil berdasarkan kajian tujuan dari pembangunan jalur sepeda permanen. Salah satu tujuan pembangunan jalur sepeda permanen di Jakarta untuk menekan angka kecelakaan kendaraan bermotor.

"Belum lagi ke depan semisal kita menghadapi krisis bahan bakar, jika seperti itu, sepeda alternatif transportasi yang paling pas agar produktivitas kota berjalan karena mobilitas warga tetap hidup," sambungnya.

Farazandi mengatakan pembangunan jalur sepeda permanen sebetulnya untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan sepeda sebagai alternatif alat transportasi di Jakarta. Seharusnya, kebijakan ini mendapat dukungan berbagai pihak, bukan sebaliknya.

Dia kemudian mencontohkan kota-kota besar di dunia yang sudah menyediakan jalur sepeda aman dan nyaman di wilayahnya. Seperti Bangkok (Thailand), Amsterdam (Belanda), Gottingen (Jerman), Moskow (Rusia) dan Copenhagen (Denmark).

"Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang membuat fondasi itu, dan seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak," kata Farazandi.

Polemik jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin sempat disinggung dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri. Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni khawatir terjadi diskriminasi antara pengguna sepeda jenis road bike, lipat dan biasa. Dia lantas meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk melakukan evaluasi.

"Sayang disayang ini adalah jalan umum yang para pesepeda pada saat sekarang hanya makan waktu dua jam, 22 jam di pakai pengguna lain. Jangan sampai pelaku permanen nanti semua pelaku motor hobi motor minta juga jalur motor khusus kayak harley dan superbike," katanya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

Usulan Sahroni langsung diterima Kapolri. Jenderal Sigit siap mengevaluasi jalur sepeda di Jalan Sudirman-Jalan Thamrin. Bahkan, dia menyebut pihaknya akan membongkar jalur tersebut dan mempelajari jalur khusus sepeda di negara lain.

Evaluasi tersebut untuk mempermudah pengaturan jalur antara sepeda balap, sepeda lipat, dan sepeda biasa supaya tetap tertib.

"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," terangnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Jalannya Hanya Bisa Dilalui Gerobak Sapi, Ini Kisah Petugas KPU Antar Surat Suara ke Pedalaman Desa di Lampung

Jalannya Hanya Bisa Dilalui Gerobak Sapi, Ini Kisah Petugas KPU Antar Surat Suara ke Pedalaman Desa di Lampung

Dibalik suksesnya pelaksanaan Pemilu tahun 2024, terdapat perjuangan dan medan yang dilalui agar surat suara bisa sampai ke TPS dengan selamat.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam

Baca Selengkapnya
Pelabuhan Merak Macet Parah, ASDP Masih Tunggu Izin Pemerintah untuk Jalankan Solusi Ini

Pelabuhan Merak Macet Parah, ASDP Masih Tunggu Izin Pemerintah untuk Jalankan Solusi Ini

kendaraan yang ingin masuk kapal di Pelabuhan Merak bisa ditampung sementara di kantong parkir Dermaga Pelabuhan Indah Kiat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.

Baca Selengkapnya
Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.

Baca Selengkapnya