DPRD DKI Dalih Hibah Dalam Bentuk Kegiatan Agar Bamus Betawi Lebih Berdaya
Merdeka.com - DPRD DKI meminta Pemprov menghapus dana hibah untuk organisasi Bamus Betawi. Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono, menilai lebih baik Bamus Betawi mendapat hibah berupa kegiatan yang melekat pada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) DKI atau tiap dinas.
"Jadi, dalam rapat, Komisi A mengajukan agar Bamus Betawi melakukan kegiatan yang melekat ke SKPD," kata Gembong di Jakarta, Sabtu (13/11).
Ia mencontohkan, melakukan kegiatan perekonomian yang melibatkan UMKM. Lalu, jika Bamus Betawi ingin mengadakan kegiatan dalam rangka pelestarian budaya Betawi, mereka bisa mengajukan proposal kegiatan ke Dinas Kebudayaan.
"Intinya supaya lebih berdaya. Sehingga, pemberdayaan Bamus Betawi akan lebih efektif, bukan seperti sekarang yang sifatnya hibah uang. Hibah uang kan menurut pandangan teman-teman komisi itu kurang melakukan pemberdayaan," tegas Gembong.
Menurutnya, usulan penyetopan dana hibah pada APBD tahun 2023 ini juga berlaku untuk Badan Musyawarah Suku Betawi 1982.
Soal anggaran dikeluarkan, lanjutnya, bisa saja hibah kegiatan memakan anggaran lebih besar.
"Kalau hibah melekat di SKPD, maka alokasi anggaran kepada Bamus Betawi jauh lebih besar dalam rangka mengangkat kualitas bamus betawi, dalam konteks pemberdayaan masyarakat Jakarta," pungkasnya.
Sebelumnya, Wagub DKI Riza Patria menilai semua organisasi butuh dukungan dana dari Pemprov.
"Harapan kami bersama, Bamus Betawi dan organisasi lainnya yang selama ini eksis hadir di Jakarta juga perlu mendapatkan dukungan dari APBD," kata Riza di Jakarta, Kamis (11/11).
Kendati begitu, politikus Gerindra itu menyatakan pihaknya akan mempelajari masukan dari anggota dewan. "Kami nanti akan pelajari apa yang menjadi penyebab rekomendasi itu," jelas dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaDPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca SelengkapnyaWaspada Kasus DBD di Jakarta Meningkat, Wilayah Ini Jadi yang Terparah
Ditemukan 200an lebih kasus DBD di satu wilayah Jakarta
Baca SelengkapnyaWaspada DBD di Indonesia Melonjak Sampai Bulan April, Kenali Gejalanya
Per 1 Maret 2024, tercatat kasus DBD mencapai 16.000 kasus
Baca SelengkapnyaHeboh Tagar #janganjadidosen, Ternyata Cuma Segini Gaji Dosen yang Diatur Pemerintah
Warganet membandingkan gaji dosen dengan UMP DKI Jakarta yang ternyata jauh lebih tinggi.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya