DPRD Bakal Panggil BKD DKI Terkait Isu Jual Beli Jabatan
Merdeka.com - Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta. Pemanggilan ini berkaitan dengan adanya isu jual beli jabatan dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Senin, 25 Februari 2019 lalu.
"Pasti kami panggil, minggu depan, Senin atau Rabu," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, William Yani saat dihubungi, Jumat (1/3).
William menyampaikan, Komisi A memang sudah mendengar adanya isu jual beli jabatan untuk posisi lurah dan camat, namun belum ada laporan tertulis mengenai isu tersebut. Karenanya, DPRD DKI akan meminta penjelasan BKD DKI.
"Saya dengar isu itu, cuma kan belum ada yang memberikan laporan secara tertulis," ujar politisi PDIP ini.
Selain isu jual beli jabatan, Komisi A DPRD DKI juga memperhatikan adanya keanehan lain dalam perombakan pejabat DKI. Menurut William, ada sejumlah lurah yang kinerjanya bagus namun justru malah diturunkan pangkatnya.
"Ada lurah-lurah yang menurut kita bagus, tapi kok turun jadi sekkel (sekretaris lurah). Jadi maksud saya, sistem penilaiannya, sistem kompetensinya itu enggak jelas," jelasnya.
Selain itu, komisi A juga menyoroti soal pejabat yang tidak mengetahui jabatan barunya saat dilantik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Komisi A pun juga akan meminta BKD DKI untuk mengklarifikasi semua keanehan itu.
"Kita mau dijelaskan itu sistem pemilihannya bagaimana, pake teskah, pake apakah, apakah like and dislike," tuturnya.
Sebelumnya, isu jual beli jabatan ini disampaikan oleh Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas yang menyebut fraksinya menerima keluhan adanya tarif untuk jabatan lurah dan camat dalam perombakan pejabat DKI.
Menanggapi hal itu, Anies memastikan akan mencopot pejabat yang terbukti terlibat jual beli jabatan.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah sendiri memastikan tidak ada jual beli jabatan di Pemprov DKI. Sebab, Saefullah merupakan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) yang memproses pengangkatan, mutasi ataupun demosi pejabat DKI.
"Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang," kata Saefullah di Senayan, Jakarta Pusat.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDiketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan masih menunggu hasil atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditanya peluang maju Pilkada DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, hingga kini Anies tidak berniat maju di pemilihan kepala daerah.
Baca SelengkapnyaBPBD melaporkan sejumlah wilayah terdampak banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Ibu Kota semalam.
Baca Selengkapnya