DPRD: Ada aktor intelektual dalam kisruh Graha Cempaka Mas

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI, Boy Bernardi Sadikin menduga adanya aktor intelektual yang bermain di dalam konflik antara warga, pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan pengelola ITC Mangga Dua. Untuk itu, Dia meminta DPR dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman untuk tidak terjebak dalam permasalahan internal di apartemen dan rumah kantor di Ibukota.

Pasalnya, aktor intelektual tersebut berusaha menggiring masalah internal menjadi isu nasional yang sangat besar. Sehingga, DPR dan Kapolri diminta turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Persoalan warga ITC Mangga Dua cukup diselesaikan secara internal melalui mekanisme AD/ART PPRS saja. Kalau tidak puas, selesaikan di pengadilan. Nggak perlu dipolitisir seolah-olah menjadi masalah nasional dengan menyeret-nyeret keterlibatan Kapolri. Masih banyak masalah lebih krusial yang perlu segera diselesaikan Kapolri dan para wakil rakyat di Senayan," ujar Boy di Gedung DPRD, Selasa (11/2).

Hal itu dikemukakan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menanggapi rencana pertemuan DPR, pimpinan Polri bersama segelintir warga yang mengaku didzolimi oleh aparat hukum, pengurus PPRS dan pengelola ITC Mangga Dua, Senin (17/2) pekan depan.

Menurut Boy, kisruh antara segelintir penghuni dan pengelola kawasan ITC Mangga Dua, Graha Cempaka Mas (GCM) dan sejumlah apartemen dan kawasan niaga di Ibukota merupakan rekayasa sekelompok orang demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok. Targetnya adalah mengelola keuangan seluruh kawasan apartemen dan niaga berkedok koperasi.

"Untuk mencapai target, aktor intelektual mengadu domba warga, pengurus PPRS dan pengelola dengan menyebar isu serupa yakni penolakan kenaikan tagihan listrik, service charge dan penggelapan pajak," kata dia.

Dengan begitu, lanjut Boy, segelintir warga penghuni rusun terprovokasi dan membentuk pengurus PPRS tandingan yang tidak memenuhi aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pengurus PPRS ilegal membentuk wadah koperasi di setiap kawasan yang dikendalikan oleh Induk Koperasi Kelola Kawasan (IK3) se-Indonesia. Jadi, keuangan di kawasan niaga dan rusun di Indonesia nantinya dikelola oleh IK3.

"Melengserkan pengurus yang sah, itu ada aturannya. Begitu pula manajemen pengelolaan rusun diterapkan sesuai aturan. Orang luar tidak perlu ikut campur urusan antara penghuni dan pengurus PPRS," jelasnya.

Boy juga mengecam tindakan pengerahan ratusan massa asal Mesuji Lampung oleh Saurip Kadi Cs untuk menduduki kawasan GCM yang bertujuan untuk menjatuhkan kepengurusan PPRS yang sah serta mengambil alih pengelolaan rusun.

"Tindakan Saurip Kadi sudah tidak benar. Kalau merasa benar, silakan gugat ke pengadilan. Jangan memaksakan kehendak dengan mengerahkan massa dari luar menduduki GCM. Bisa saja segelintir penghuni yang di belakang Saurip itu karena murni mendukung atau ketakutan," jelas dia.

Boy menambahkan pengurus PPRS GCM di bawah kepemimpinan Agus Iskandar dan Djoni Tandrianto dipilih sesuai amanat undang - undang. Begitupun pengurus PPRS ITC Mangga Dua, Henry S Tjandra, dipilih sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sehingga pembentukan PPRS tandingan mengatasnamakan dukungan segelintir warga melanggar aturan hukum.

"Pengurus PPRS juga berwenang menunjuk pengelola yang profesional demi mewujudkan pelayanan optimal bagi warga rusun," pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kisruh di kawasan rusun dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang ada dalam AD/ART PPRS.

Basuki menduga ada kelompok tertentu yang mencoba menggusur kepengurusan PPRS yang sah demi mencari keuntungan dengan merusak sistem iuran pengelolan lingkungan. Namun, kepengurusan PPRS yang sah hanya dapat dicopot melalui prosedur hukum yang saja.

"Pencopotan pengurus PPRS yang sah mengatasnamakan segelintir orang tidak bisa, harus terpenuhi 50 persen plus satu. Itu pun ada mekanisme dan aturannya jelas. Kalau pengurus rusun di Ibukota dengan mudah dicopot tanpa aturan, Pemprov DKI akan sulit mengontrol,” tambahnya.