Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR minta Ahok tak paksakan RT/RW gunakan aplikasi Qlue

DPR minta Ahok tak paksakan RT/RW gunakan aplikasi Qlue Aplikasi Qlue. ©2016 merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III Sufmi Dasco Ahmad menyebut Gubernur DKI Ahok harus bisa lebih bijak menyikapi soal penolakan sejumlah RT / RW terhadap aplikasi Qlue. Ada dua hal yang seharusnya diperhatikan oleh Ahok

"Yang pertama, Ahok jangan memperlakukan RT dan RW seperti bawahannya. Walau bagaimanapun RT dan RW bukanlah karyawan Pemprov DKI dan uang kehormatan yang mereka terima tiap bulan sebenarnya tidak dapat disebut gaji," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/5).

Secara filosofis, RT dan RW adalah tokoh yang dipercaya dan dipilih masyarakat setempat untuk mengurus persoalan administrasi sederhana dan interaksi di antara mereka, jadi hubungannya sangat kekeluargaan, bukan hubungan kerja.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007 secara garis besar menjelaskan bahwa Rukun Tetangga, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat .

"Yang kedua, kebanyakan RT dan RW adalah warga senior yang telah pensiun. Mereka bersedia menjadi RT dan RW karena punya waktu yang luang. Dari segi usia sangat wajar jika sebagian mereka gagap teknologi dan sulit menguasai aplikasi Qlue," jelas dia.

Di sisi lain para Ketua RT dan RW haruslah bisa bersikap bijak , tidak perlu mereka memboikot Pilgub kalau tidak suka dipaksa memakai aplikasi Qlue.

"Justru kalau tidak suka dengan pemimpin yang kerap memaksakan kehendak mereka harus bisa memastikan struktur RT dan RW tidak disalahgunakan untuk pencalonan kembali pemimpin tersebut. Mereka juga harus jeli dan waspada agar jangan sampai ada warga mereka yang KTP di klaim sebagai pendukung pencalonan independen," tandasnya.

Sebelumnya, rombongan Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT) di Jakarta melakukan protes atas SK Gubernur No. 903 tentang pelaporan melalui aplikasi Qule.

Dalam SK tersebut mewajibkan RT/RW melaporkan kondisi lingkungan mereka sebanyak 90 kali dalam sebulan atau minimal 3 laporan dalam sehari. Jika tidak mencapai target, maka uang operasional untuk pengurus RT/RW tidak bisa dicairkan.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'

Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'

KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.

Baca Selengkapnya
Ternyata Segini Gaji Ahok Sebulan Jadi Komisaris Utama Pertamina, Nominalnya Tak Main-main

Ternyata Segini Gaji Ahok Sebulan Jadi Komisaris Utama Pertamina, Nominalnya Tak Main-main

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bocorkan gajinya selama bekerja sebagai Komisaris Utama Pertamina. Berapa angkanya?

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan

Besar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.

Baca Selengkapnya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Ahok Sebut Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, TKN: Biar Masyarakat yang Menilai

Ahok Sebut Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, TKN: Biar Masyarakat yang Menilai

Kubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya