DKI Kembali Memasukkan Anggaran Sumur Resapan di RAPBD, DPRD Tegaskan Sudah Dicoret
Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali meminta pengajuan kembali anggaran untuk program sumur resapan di Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2022. Awalnya anggaran sempat dicoret oleh DPRD DKI Jakarta.
Dia menyatakan pihaknya sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI untuk pembahasan evaluasi RAPBD.
Marullah menyatakan hasil dari pertemuan tersebut yakni diperbolehkannya penganggaran program ke RAPBD dengan persyaratan prioritas dan tercantum dalam RKPD dan RPJMD.
"Kami mohon pada kesempatan pembahasan hasil evaluasi kemendagri hari ini dapat juga dipertimbangkan untuk masukan kembali PASK (Penganggaran aktivitas sub kegiatan) yang ada dalam RKPD, RPJMD, kemudian di RKPD yang kemudian di prioritas daerah antara lain kegiatan pembangunan sures (sumur resapan)," kata Marullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/1).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan rapat evaluasi RAPBD DKI 2022 sudah selesai. Nantinya sisa anggaran akan dimasukkan pada belanja tidak terduga (BTT).
Prasetyo juga menegaskan bahwa pengajuan kembali anggaran sumur resapan tetap ditolak. Kata dia, pencoretan tersebut berpatokan rapat Banggar sebelumnya.
"Saya coret, karena sudah selesai di Banggar dan diputuskan di paripurna. Enggak boleh dimasuk-masukan lagi, kalau dimasukan lagi itu siluman," ucap Prasetyo.
Politikus PDIP itu menyatakan pencoretan telah dilakukan sejak pembahasan akhir tahun 2021.
"Saya tolak dari kapan tau, cuma mau disusupin lagi, kalau mau disusupin lagi kan siluman," jelas dia.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Untuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaPDIP tak ambil pusing dengan dukungan Luhut kepada Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaKetua KPUD tidak menjabarkan soal penyebab penundaan proses rekapitulasi suara di kecamatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca Selengkapnya