Djarot: PNS DKI tak setuju Pancasila, silakan pindah negara lain

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak ingin ada anak buahnya atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berseberangan dengan ideologi Pancasila. Dia menyarankan agar PNS yang memiliki ideologi lain selain Pancasila, segera mengundurkan diri sebagai PNS.

"Ya pasti dong. Kalau sebagai PNS pun kan disumpah bahwa dia harus setia pada ideologi Pancasila. Ya kalau dia sudah enggak cocok sama Pancasila, tidak mau ideologi Pancasila, ya sudah mengundurkan diri saja secara gentle," katanya di Balai Kota, Senin (24/7).

Tidak hanya itu, mantan Wali Kota Blitar ini mempersilakan PNS Pemprov DKI angkat kaki dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika tidak mau memegang teguh ideologi Pancasila.

"Misalnya, Saya enggak cocok sama Pancasila, Pancasila itu enggak benar? Ya sebaiknya kalau dia enggak setuju dengan ideologi Pancasila ya pindah saja. Bukan hanya pindah sebagai PNS tapi pindah ke negara lain yang sesuai dengan ideologi dia, iya enggak?," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus sejalan dengan sikap negara dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

"PNS harus berani menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan, terhadap siapapun yang mencoba mengganti atau melawan ideologi negara. Dalam tataran normatif seluruh Kepala Daerah harus membangun basis ideologi," kata Tjahjo melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (23/7).

Selain itu, Tjahjo juga meminta agar setiap Kepala Daerah atau PNS harus bisa menjaga agar tidak ada pemahaman ideologi lain selain Pancasila.

"Pemerintahan Negara Republik Indonesia dari pusat sampai daerah dan harus menjaga jangan sampai ada paham-paham lain atau ideologi lain yang ingin membenturkan dengan ideologi negara yang sudah final," ujarnya.

Jika nantinya ada PNS yang berseberangan dan tidak mengimplementasikan ideologi Pancasila, Tjahjo mempersilakan PNS mundur.

"Kalau ada PNS yang baik langsung atau tidak terlibat dengan elemen-elemen yang melawan atau berseberangan atau mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya silakan mengundurkan diri saja dari PNS," tegasnya.

"Sebagai bagian dari tugas PNS untuk mengorganisir dan menggerakkan masyarakat di berbagai lingkungan dan tingkatan. Secara terus menerus harus memberikan pemahaman terkait ideologi negara Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI," sambung Tjahjo.