Djarot ingin tahu siapa PNS yang 'main' di kasus lahan Cengkareng

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melaporkan kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, ke Bareskrim Polri. Pembelian lahan seluas 4,6 hektar ini menjadi bermasalah ternyata yang dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Pemda milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sudah ke Bareskrim Polri menjelaskan kasus tersebut. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, berharap kasus dapat terang benderang secepatnya supaya diketahui siapa pegawai Pemprov DKI yang bermain dalam pembelian lahan seharga Rp 648 miliar.

"Kami akan ikuti proses hukumnya. Kalau kami sih ingin ini bisa dibongkar dan diselesaikan tuntas," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/7).

Mantan Wali Kota Blitar ini meminta satuan kerja perangkat kerja daerah (SKPD) menjadikan kasus pembelian ini sebagai pelajaran. Ke depan, katanya, pendataan aset harus segera dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Bayangkan, di satu sisi kami ada kebijakan untuk membeli aset supaya bisa memperbanyak RTH. Sedangkan aset kita sendiri digerogoti dari dalam, hilang, dikuasai orang, atau tidak dikelola dengan baik," tutup politisi PDI Perjuangan ini.